PATI, Emsatunews.co.id – Pembangunan infrastruktur jalan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) kembali membuktikan diri sebagai instrumen strategis dalam membuka isolasi wilayah dan memperlancar distribusi logistik. Di Jawa Tengah, program ini tidak hanya sekadar memperbaiki aspal, tetapi menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa. Melihat dampak signifikan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan usulan IJD berikutnya untuk memperkuat konektivitas kawasan pariwisata dan pusat-pusat ekonomi baru.
Komitmen serius ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri peresmian pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026). Acara peresmian nasional dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang berpusat di Sampang, Madura, namun dampaknya dirasakan secara merata di 37 provinsi, termasuk Jawa Tengah.
Menurut Luthfi, program IJD menjadi solusi krusial di tengah ketatnya keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Kehadiran bantuan pemerintah pusat ini dinilai sangat membantu dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Adanya Inpres Jalan Daerah akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi, sebagaimana instruksi Presiden untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” katanya.
Berdasarkan data resmi, alokasi IJD Tahun Anggaran 2025 di Jawa Tengah mencakup 30 paket pekerjaan dengan total panjang 132,62 kilometer dan nilai anggaran mencapai Rp493,284 miliar. Program ini tersebar di 19 kabupaten/kota. Dari seluruh penerima manfaat, Kabupaten Blora memperoleh alokasi terbesar, yakni penanganan jalan sepanjang 20,81 kilometer senilai Rp93,21 miliar. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam membuka akses di wilayah yang sebelumnya tertinggal.
Luthfi menjelaskan bahwa bantuan pusat ini sangat vital mengingat tren penurunan anggaran jalan dari kas daerah. “Anggaran kita pada 2025 sebesar Rp870 miliar untuk jalan, namun tahun 2026 tinggal Rp300 miliar. Jadi sangat kecil sekali dengan adanya keterbatasan fiskal. Ini yang kami harapkan dengan adanya IJD akan membantu kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya secara transparan.
Melihat manfaat nyata yang dihasilkan, Pemprov Jawa Tengah telah mengajukan usulan baru untuk program IJD berikutnya, berupa penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 249,70 meter. Jika disetujui pemerintah pusat, konstruksi direncanakan dimulai pada tahun anggaran 2027. Luthfi menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur masa depan akan difokuskan untuk mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi baru. “Prioritasnya jalan menuju kawasan wisata, desa wisata, dan potensi ekonomi baru,” tegasnya.
Selain mengandalkan dukungan pusat, Pemprov Jateng juga terus melakukan evaluasi internal. Target kemantapan jalan provinsi pada 2026 ditetapkan kembali mencapai 94 persen setelah sempat menurun akibat musim hujan panjang pada 2025. “Prinsip 2026 kita habiskan infrastruktur kita untuk menjadi mantap kembali,” kata Luthfi.
Dampak positif juga dirasakan oleh Bupati Blora, Arief Rohman. Ia menyebut bantuan IJD telah membuka akses wilayah terisolasi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mendongkrak Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Daerah yang dulu terisolir sekarang sudah terbuka. Di sisi lain naiknya nilai jual objek pajak sehingga pendapatan asli daerah juga naik,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa infrastruktur berperan penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan komoditas lainnya. “Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi juga akan lebih murah kalau ada konektivitas antara pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” pungkas Prabowo.*( Joko Longkeyang).
