TEGAL, Emsatunews.co.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran aktivitas nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Barat. Dalam kunjungannya ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Senin (22/6/2026), Luthfi menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta mengatasi hambatan infrastruktur pelabuhan.
Kunjungan tersebut menjadi respons atas keluhan nelayan terkait sempat terhentinya operasional SPBUN selama tiga bulan terakhir dan masalah pendangkalan alur pelayaran yang menghambat mobilitas kapal.“Kita tidak boleh membiarkan akses nelayan terganggu. BBM harus tersedia, dan alur pelayaran harus clear agar mereka bisa melaut dengan aman dan produktif,” tegas Luthfi saat berdialog dengan perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan pengelola SPBUN.
Solusi Atas Hambatan Administratif
Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, menyampaikan apresiasi atas intervensi cepat Gubernur Ahmad Luthfi. Ia menuturkan, penghentian operasional SPBUN sebelumnya disebabkan oleh kendala administratif, khususnya aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).“Berkat desakan Pak Gubernur kepada pemerintah pusat, SPBUN ini bisa kembali beroperasi meski masih dalam masa transisi. Pertamina telah memberikan izin operasional sementara hingga Oktober 2026,” ujar Riswanto.
Luthfi langsung menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait untuk mengawal proses penyelesaian sertifikat standar melalui sistem OSS. Tujuannya agar izin operasional dapat diperpanjang secara permanen setelah periode transisi berakhir.
Percepatan Pengerukan dan Penataan Pelabuhan
Selain isu BBM, sorotan utama tertuju pada kondisi fisik pelabuhan. Nelayan mengeluhkan pendangkalan di beberapa titik krusial, yakni Sungai Kaligung (Kalibacin), Kali Kemiri, dan Kali Sibelis. Lokasi-lokasi ini berada di luar kolam utama Pelabuhan Perikanan Nusantara namun vital sebagai jalur keluar-masuk kapal tradisional.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengakui adanya keterbatasan daya tampung di kolam pelabuhan. Dari sekitar 1.200 kapal aktif, kapasitas tamping hanya tersedia untuk 600 unit. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan 18 bangkai kapal pascakebakaran yang belum sepenuhnya diangkat.“Pada 2026, Pemprov mengalokasikan anggaran Rp150 juta untuk mengangkat lima bangkai kapal pertama. Sisanya akan ditangani bertahap. Kami juga akan berkoordinasi untuk pengerukan alur-alur eksternal yang dikeluhkan nelayan,” jelas Endi.
Menanggapi hal tersebut, Luthfi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk berkolaborasi lebih erat. Ia menekankan bahwa penataan kawasan Pelabuhan Jongor harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun dengan kecepatan eksekusi yang tinggi.“Jika ada persyaratan perizinan yang menghambat, segera dipenuhi. Jangan sampai birokrasi menjadi tembok bagi nafkah nelayan,” pungkas Luthfi.
Dengan langkah konkret ini, Pemprov Jawa Tengah berharap produktivitas tangkapan ikan nelayan Pantura Barat dapat meningkat, sekaligus menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.*( Joko Longkeyang)
