SUKOHARJO, Emsatunews.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hingga pertengahan tahun 2026, provinsi ini telah mencatatkan produksi padi sebesar 6,69 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut merepresentasikan 63,43 persen dari target produksi daerah tahunan yang ditetapkan sebesar 10,56 juta ton GKG, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap target nasional sebesar 10,5 juta ton.
Capaian strategis ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri acara Panen Raya Padi di Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, pada Rabu (24/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur tidak hanya melakukan simbolisasi panen menggunakan combine harvester, tetapi juga meninjau proses pengolahan lahan pascapanen serta berdialog intensif dengan para petani dan pemangku kepentingan sektor pertanian.“Jawa Tengah hari ini sudah memenuhi 6,69 juta ton. Target nasional 10,5 juta ton harus kita penuhi di akhir tahun,” tegas Luthfi. Ia menekankan bahwa momen panen raya bukan sekadar ritual syukur atas hasil bumi, melainkan momentum krusial untuk menyerap aspirasi lapangan dan menyusun strategi antisipasi menghadapi tantangan iklim yang semakin ekstrem.
Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah prediksi musim kemarau yang akan berlangsung lebih panjang dari biasanya. Perubahan pola iklim ini berpotensi mengancam produktivitas lahan, khususnya untuk musim tanam ketiga (MT III). Oleh karena itu, Luthfi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk segera melakukan pemetaan (mapping) wilayah rawan kekeringan. Langkah preventif ini bertujuan agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat sasaran sebelum krisis air melanda.“Ke depan tantangannya adalah perubahan musim dan musim kemarau yang panjang. Karena itu seluruh bupati dan wali kota harus melakukan mapping wilayah yang terdampak kekeringan agar target swasembada pangan dapat terpenuhi,” ujarnya.
Untuk mewujudkan instruksi tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Strategi utama meliputi percepatan pembangunan jaringan pipanisasi, optimalisasi sumur bor atau sumurisasi, pemanfaatan sumber air baku alternatif, serta distribusi bantuan pompa air secara masif. Hingga saat ini, sekitar 17.000 unit pompa air telah disiapkan untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan, memastikan aliran air tetap terjaga menuju hamparan sawah.
Dalam dialog terbuka, para petani menyampaikan berbagai kendala, mulai dari kebutuhan pasokan air untuk MT III, keterbatasan akses listrik untuk operasional sumur pertanian, hingga permintaan tambahan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti combine harvester dan alat pengolah tanah. Mereka juga menyoroti kondisi infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi primer yang perlu perbaikan.
Menanggapi hal itu, Luthfi menjamin pemerintah provinsi akan mengoptimalkan dukungan sarana dan prasarana. Untuk alat panen, penggunaan combine harvester milik provinsi akan diatur secara bergilir antarkecamatan sembari mengajukan proposal penambahan alsintan kepada Kementerian Pertanian. “Yang penting air sampai ke sawah dan kebutuhan petani terpenuhi,” tegasnya.
Kepastian ketersediaan air juga datang dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian, Rizhali Triutomi Sahan, memastikan bahwa debit air irigasi di wilayah Bendosari dan sekitarnya masih dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Oktober 2026. “Tidak ada rencana penutupan aliran irigasi sehingga kebutuhan air untuk musim tanam ketiga tetap dapat terjaga,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para petani yang konsisten menjadi garda terdepan ketahanan pangan. Ia berkomitmen terus mendukung sektor ini melalui pembangunan infrastruktur lokal, namun mengakui bahwa sinergi dengan pemerintah provinsi sangat vital untuk mengatasi skala permasalahan yang lebih luas. Dengan kolaborasi solid antara pusat, provinsi, dan kabupaten, Jawa Tengah optimis dapat mempertahankan status lumbung padi nasional meski dihadapkan pada tantangan iklim yang berat.*( Joko Longkeyang).
