SEMARANG, emsatunews.co.id – Langkah strategis terus digencarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) guna memastikan stabilitas harga pangan di tingkat memasyarakat tetap aman dan terjangkau. Melalui penguatan skema distribusi bahan pokok antardaerah, Pemprov Jateng mengumpulkan ratusan produsen serta pembeli skala besar (offtaker) untuk memperluas jalinan kerja sama logistik secara masif.
Upaya nyata ini diambil demi menjamin pasokan komoditas strategis mulai dari beras, cabai, bawang merah, hingga minyak goreng tidak mengalami kelangkaan di pasaran.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kelancaran jalur distribusi antardaerah menjadi kunci utama dalam meredam gejolak harga sekaligus menekan laju inflasi. Sinergi yang kuat antara daerah surplus dan daerah minus harus terus dijalin agar masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga sepihak.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi di sela-sela Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkai dengan agenda Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah Intra Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Rabu (10/6/2026).
”Inti dari forum ini adalah membangun komitmen dan kolaborasi konkret antara kepala daerah, para petani atau produsen, serta offtaker. Kita ingin memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat luas. Output instannya, laju inflasi di Jawa Tengah tetap terjaga dalam koridor aman,” ujar Ahmad Luthfi.
Meskipun indikator inflasi di wilayahnya saat ini menunjukkan tren yang stabil, Ahmad Luthfi mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lengah. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global serta tekanan fiskal yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan.
Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya mendahului pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat lokal sebelum menyuplai wilayah luar. Untuk itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut lebih agresif dalam mengawal tata niaga pangan ini.
Di lokasi yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Nur Nugroho, memaparkan bahwa kolaborasi ini merupakan implementasi nyata dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Pihaknya fokus membenahi aspek efisiensi jalur perdagangan yang selama ini kerap memicu distorsi harga.
”Melalui pertemuan tatap muka antara produsen dan offtaker hari ini, kita berupaya memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Kerja sama bisnis yang saling menguntungkan ini diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi stabilitas harga di pasar ritel,” kata M. Nur Nugroho.
Berdasarkan data di lapangan, forum bisnis ini melibatkan sedikitnya 99 offtaker dan 111 produsen dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dari sisi permintaan pasar, komoditas beras menempati urutan tertinggi dengan 30 peminat, disusul cabai 25 peminat, minyak goreng 24 peminat, dan bawang merah 13 peminat. Sementara dari sisi suplai, komoditas cabai mendominasi dengan kesiapan 33 produsen, diikuti beras sebanyak 28 produsen.
Secara pemetaan wilayah, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang mencatatkan potensi kebutuhan tertinggi. Sedangkan dari sisi daerah lumbung pasokan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan memimpin sebagai wilayah dengan peluang kemitraan terbesar.
Sebagai bentuk komitmen tertulis, acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan memorandum kesepakatan (MoU) perdagangan pangan lintas daerah. Salah satunya adalah kerja sama pasokan beras antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera asal Jepara dengan Gapoktan Karya Manunggal dari Rembang, serta kesepakatan logistik komoditas strategis antarpemerintah daerah di wilayah eks-Karesidenan Banyumas.*( Joko Longkeyang).
