SEMARANG, Emsatunews.co.id — Roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang dipastikan tetap berputar di tengah badai hukum yang melanda pucuk pimpinan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung bergerak cepat menunjuk Wakil Bupati Nurkholes sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang guna menghindari kekosongan kekuasaan pasca-penetapan Bupati Anom Widiyantoro sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah cepat tersebut dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, pada Kamis (30/7/2026). Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sumarno menegaskan bahwa administrasi penunjukan Plt Bupati telah rampung diproses. “Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan [tersangka] tidak boleh ada kekosongan,” ujar Sumarno kepada awak media.
Prioritaskan Pelayanan Publik di Tengah Kasus Hukum
Penunjukan kepemimpinan sementara ini diambil sebagai langkah mitigasi agar proses birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat Pemalang tidak terganggu akibat skandal rasuah yang menjerat sang bupati definitif. Sumarno menekankan, dinamika hukum yang terjadi di tingkat eksekutif daerah tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan prima.”Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jateng langsung menjadwalkan pertemuan khusus dengan Plt Bupati Nurkholes. Agenda tersebut bertujuan untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi birokrasi sekaligus memastikan seluruh program kerja serta layanan dasar publik berjalan efektif tanpa hambatan berarti.
Evaluasi Integritas dan Penguatan Pengawasan KPK
Menanggapi kasus OTT yang kembali mencoreng wajah kepala daerah, Sumarno menyampaikan pesan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemerintahan di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, integritas adalah benteng utama yang harus dijaga meski praktiknya sering kali penuh tantangan.”Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” ungkap Sumarno.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Jateng secara konsisten menggandeng KPK untuk memperketat pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat kabupaten/kota. Fokus utama penguatan tata kelola pemerintahan diarahkan pada sektor-sektor krusial yang selama ini dinilai paling rawan celah penyimpangan, yakni sektor pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.”Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” pungkasnya.*( Joko Longkeyang).
