Oleh: Ariani, S.Pd., M.Pd.
Dosen Institut Agama Islam Pemalang
PEMALANG, Emsatunews.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pemalang pada Rabu malam hingga dini hari menjadi pukulan telak sekaligus cermin kelam bagi tata kelola pemerintahan daerah. Penangkapan ini tak hanya menyasar Bupati, melainkan juga melibatkan istrinya, menegaskan bahwa praktik korupsi sering kali merasuk ke lingkaran terdekat kekuasaan—mengubah jabatan publik bukan sebagai amanah, melainkan lahan keuntungan pribadi dan kelompok.
Kesalahan Mendasar Pejabat
Peristiwa ini membuktikan: kekuasaan tanpa kendali dan integritas yang rapuh pasti melahirkan penyimpangan. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap janji rakyat dan amanah pembangunan. Dana yang seharusnya mengalir untuk memperbaiki jalan rusak, meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan warga justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau menutup biaya kampanye. Keterlibatan keluarga mempertegas batas antara urusan negara dan kepentingan pribadi telah hilang sepenuhnya.
Mengapa Penindakan Saja Belum Membuat Jera?
OTT seharusnya menjadi peringatan keras, namun fakta menunjukkan hal itu belum cukup. Mengapa? Karena akar masalah belum ditebas tuntas: hukuman belum terasa berat, proses hukum kadang berjalan lambat, dan celah peluang korupsi masih terbuka lebar. Penangkapan adalah langkah penting, tapi tidak akan berarti tanpa perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat, transparan, dan menyeluruh.
Introspeksi Masyarakat: Uang Politik Akar Masalah Bersama
Momen ini juga jadi cermin bagi seluruh warga Pemalang. Korupsi di kursi kekuasaan tak lepas dari budaya uang politik yang masih hidup. Saat pemilihan, suara sering diperjualbelikan: rakyat memilih bukan karena visi atau integritas, melainkan karena iming-iming uang atau bantuan sesaat. Kita lupa: uang yang diterima saat itu adalah modal yang nantinya diambil kembali—bahkan berkali lipat—lewat korupsi. Kerugian yang ditanggung seluruh masyarakat jauh lebih besar dibanding keuntungan sesaat. Selama uang politik masih diterima, kita turut bertanggung jawab melahirkan pemimpin yang bermental korup.
Penutup
OTT KPK bukan sekadar berita penangkapan pejabat. Ini peringatan bagi semua elemen: penegak hukum harus menindak tegas tanpa pandang bulu, namun perubahan sejati harus dimulai dari diri sendiri. Mulai dari memilih pemimpin yang jujur, menolak uang politik, dan senantiasa mengawasi jalannya pemerintahan. Pemulihan nama baik dan kemajuan Pemalang tidak bisa diserahkan hanya pada aparat hukum—ini tanggung jawab bersama: pejabat yang setia pada amanah, dan rakyat yang cerdas menjaga demokrasi.
Editor : Ahmad Joko SSp, S.H., C.Neg.
