JAKARTA, EMSATUNEWS.CO.ID – Dinamika ketenagakerjaan di Indonesia kembali mendapat sorotan serius dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, membuka ruang dialog khusus bagi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (13/7/2026). Audiensi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan wujud konkret fungsi perwakilan rakyat dalam menyerap aspirasi akar rumput. Suasana diskusi yang cair namun substantif menghasilkan tiga poin krusial yang menjadi pekerjaan rumah bersama: jaminan fasilitas ibadah di tempat kerja, pemenuhan hak normatif (upah layak, BPJS, K3), serta pembangunan hubungan industrial yang berlandaskan saling hormat.
Rizal Bawazier merespons setiap masukan dengan sikap tegap dan empatik. Bagi legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah X ini, suara pekerja bukanlah keluhan sesaat, melainkan mandat konstitusional yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan. “Aspirasi pekerja adalah amanah yang harus diperjuangkan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa perlindungan tenaga kerja tidak boleh direduksi hanya pada angka upah minimum. Dimensi spiritual dan martabat manusia juga merupakan hak asasi yang tidak bisa ditawar. “Negara wajib hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya secara adil, termasuk hak menjalankan ibadah dan bebas dari diskriminasi di lingkungan kerja,” imbuhnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kesejahteraan holistik—lahir dan batin—adalah target utama legislasi ketenagakerjaan masa depan.
Sebagai anggota Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UMKM, dan BUMN, Rizal memiliki posisi strategis untuk mengawal isu ini. Ia berkomitmen memanfaatkan fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI untuk memastikan aspirasi PPMI tidak menguap begitu saja. Lebih jauh, Rizal mengingatkan bahwa harmonisasi hubungan industrial adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus duduk satu meja dengan prinsip kemitraan, bukan permusuhan. “Pembangunan ekonomi nasional harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Ketika pekerja merasa aman dan dihargai, produktivitas akan naik dan kesejahteraan ikut tumbuh,” jelasnya. Logika ini membantah mitos lama bahwa melindungi pekerja berarti menghambat investasi; justru sebaliknya, tenaga kerja yang sejahtera adalah aset produktivitas terbesar.
Audiensi ditutup dengan komitmen tindak lanjut dan sesi foto bersama yang simbolis. Bagi Rizal, menjaga kanal komunikasi terbuka dengan elemen masyarakat adalah kunci agar undang-undang yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan riil rakyat. Di era disrupsi ekonomi global, peran DPR RI sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan modal dan hak pekerja menjadi semakin vital. Langkah Rizal Bawazier kali ini menjadi contoh bagaimana seorang wakil rakyat seharusnya bekerja: mendengar, memahami, dan memperjuangkan dengan integritas tinggi. Semoga amanah ini dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi yang nyata, karena pada akhirnya, kemajuan bangsa diukur dari seberapa baik kita merawat mereka yang menggerakkan roda perekonomiannya. ( Joko Longkeyang).
