JAKARTA,Emsatunews.co.id — Menjaga lahan sawah bukan sekadar urusan tata ruang, melainkan menyangkut masa depan ketahanan pangan nasional. Itu pesan tegas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama gubernur se-Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Jawa Tengah memegang peran strategis dalam pangan nasional dengan sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian. Pada 2025, produksi padi atau gabah kering giling (GKG) mencapai hampir 11 juta ton, menyumbang sekitar 15,6 persen produksi gabah nasional. Tahun ini, produksi padi Jawa Tengah ditargetkan mencapai 10,5 juta ton hingga akhir 2026.“Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Itu nafas yang kami lakukan. Kita perlu bagaimana mempertahankan luas lahan pertanian, jangan sampai beralih fungsi,” tegas Luthfi.
Menurutnya, perlindungan lahan sawah harus berjalan beriringan dengan kepastian tata ruang. Pemerintah perlu memetakan dengan jelas lahan mana yang wajib dipertahankan untuk pangan dan lahan mana yang dapat digunakan untuk kegiatan lain, termasuk investasi.
Jawa Tengah telah melampaui target minimum 87 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN. Namun penerapannya tidak sepenuhnya mudah, terutama di daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian.
Atas kondisi tersebut, Luthfi mengusulkan mekanisme subsidi atau insentif antardaerah. Daerah yang mampu mempertahankan lahan pertanian sesuai target perlu mendapat penghargaan dan dukungan, sementara daerah yang memiliki keterbatasan lahan dapat memperoleh mekanisme kompensasi. Ia juga meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B karena hal itu berpengaruh langsung terhadap status kepastian hukum lahan.“Kalau kabupaten/kota sudah mencapai target, juga harus segera diberikan insentif. Kami juga meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B karena ini berpengaruh terhadap status lahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Luthfi meminta pemerintah pusat membuka ruang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mempercepat perizinan investasi. Ia menyoroti perizinan berbasis risiko yang kewenangannya masih berada di pemerintah pusat. Menurutnya, kewenangan tertentu dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi untuk memangkas hambatan birokrasi sekaligus mempercepat masuknya investasi ke daerah.“Kawasan industri itu salah satu andalan untuk menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kalau perizinan di pusat, kami yang sudah menyiapkan 12 kawasan industri merasa kesulitan. Kalau bisa, itu didelegasikan kepada kami,” ujar Luthfi.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan mengapresiasi Jawa Tengah yang telah memenuhi target 87 persen LP2B pada Juli 2026. Menurut dia, setelah target perlindungan lahan pangan terpenuhi, pemerintah dapat memetakan lahan yang tersedia untuk mendukung kebutuhan investasi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kebijakan perlindungan lahan sawah tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, mengingat ada wilayah yang secara geografis memiliki keterbatasan lahan.
RDP tersebut diikuti seluruh gubernur se-Indonesia, sedangkan para bupati dan wali kota mengikuti secara daring. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan.( Joko Longkeyang).
