Emsatunews.co.id, Pemalang – Kelompok Pelayanan Sosial (KPS) Sedulur Ratan Bersatu mengajukan permohonan resmi kepada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, untuk menggelar public hearing. Permohonan ini berkaitan dengan penanganan masalah darurat sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang, termasuk transparansi penggunaan anggaran tahun 2024.
KPS Sedulur Ratan Bersatu, melalui surat bernomor 003/SP-KPS-SRB/I/2025, menyampaikan sejumlah permasalahan terkait kinerja DLH dalam menangani krisis sampah. Permasalahan ini dinilai masih berlarut-larut hingga memasuki tahun 2025.
” Surat ini ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang. Dalam public hearing yang diminta, KPS mengharapkan keterlibatan DLH Pemalang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” kata Bambang Sutanto ketua KPS Sedulur Ratan Bersatu.
Permohonan ini diajukan melalui surat tertanggal Januari 2025, dengan harapan public hearing dapat segera dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Pemalang.
Bambanng juga menjelaskaan, berdasarkan monitoring KPS, terdapat sejumlah persoalan mendesak terkait penanganan sampah di Kabupaten Pemalang, di antaranya:
1. Mobilisasi Sampah: Terindikasi adanya kemacetan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk truk pengangkut sampah yang sempat memicu aksi mogok para pengemudi.
2. Relokasi TPA: Ketidakjelasan anggaran dan rencana pembangunan TPA baru di Desa Pedagung, Kecamatan Bantarbolang.
3. Penimbunan Sampah: Penggunaan bekas tanah galian tambang di Desa Surajaya serta pemukiman seperti Paduraksa, Sugiwaras, dan Bojongbata sebagai tempat penimbunan sementara.
KPS berharap public hearing dapat menjadi ajang transparansi terkait penggunaan anggaran dan kinerja DLH Pemalang. Selain itu, KPS juga menuntut solusi konkret untuk mengatasi permasalahan darurat sampah yang telah meresahkan masyarakat.
“Kami berharap DPRD Pemalang segera memfasilitasi public hearing ini demi keterbukaan informasi dan kejelasan langkah penyelesaian darurat sampah.” imbuh Ketua Umum KPS Sedulur Ratan Bersatu, Bambang Sutanto.
Hal senada disampaikan Sekretaris KPS, Hanan Fathul Arhan, menambahkan, “Keterlibatan berbagai pihak, termasuk DLH, sangat penting agar permasalahan ini tidak semakin memburuk.”
Melalui langkah ini, KPS Sedulur Ratan Bersatu mengajak masyarakat untuk terus mengawal transparansi penggunaan anggaran dan kinerja pemerintah demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kabupaten Pemalang.( Joko Longkeyang ).
