Emsatunews.co.id, Pemalang — Tiga tokoh asal Pemalang yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren tampil sebagai narasumber dalam diskusi bulanan Politics & Historical Discourse (PHD) bertajuk “Berangkat dari Pesantren”. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu (25/10/2025) di Sekretariat PHD, Jalan Baja Banyumudal, Moga, Pemalang.
Ketiga tokoh tersebut adalah Ma’mun Riyad, Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB dari Dapil 5 ( lima); Syaefudin Juhri, Komisioner Bawaslu Pemalang; dan Umar Taufiq, Komisioner KPU Pemalang. Diskusi ini sekaligus menjadi refleksi momentum Hari Santri Nasional, yang masih hangat dirayakan oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Founder PHD, Akromi Mashuri, menjelaskan bahwa tema pesantren penting diangkat kembali sebagai ruang refleksi untuk menelaah peran lembaga tersebut dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.“Di era modern yang serba digital, pesantren harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisionalnya,” ujarnya.
Syaefudin Juhri, alumni Pesantren Salafiyah Pemalang, menegaskan bahwa pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang kuat secara moral dan intelektual.“Pesantren tidak boleh kehilangan peran utamanya dalam membangun generasi yang tangguh secara akhlak dan berpikir kritis,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah pesantren kini mulai mengintegrasikan sistem pendidikan nasional dengan kurikulum pesantren. Menurutnya, sikap adaptif terhadap modernitas menjadi kunci keberlangsungan pesantren di era global.“Saya optimis pesantren akan terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya.
Sementara itu, Umar Taufiq menyoroti kekuatan nilai-nilai tradisional pesantren seperti pengabdian, keikhlasan, dan barokah yang menjadi fondasi utama keberlangsungan lembaga pendidikan Islam tersebut.“Banyak alumni pesantren yang tetap mengajar meski tidak dibayar, karena mereka menganggapnya sebagai pengabdian dan mencari barokah. Nilai ini yang membuat pesantren bertahan,” ujarnya.
Umar juga menanggapi pandangan sebagian pihak yang menilai praktik santri membantu pekerjaan domestik kiai sebagai sesuatu yang tidak rasional.“Dalam pandangan santri, itu adalah bentuk penghormatan dan kemuliaan. Justru di situlah letak kekuatan pesantren,” tambahnya.
Dari sisi kebijakan publik, Ma’mun Riyad menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap pesantren melalui kebijakan yang lebih berpihak.“Kita terus mendorong agar pesantren mendapat alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sebagaimana lembaga pendidikan lain,” ungkapnya.
Ma’mun juga menekankan perlunya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, agar implementasinya di tingkat daerah benar-benar nyata.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).“Negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga menegaskannya secara fiskal,” pungkas Ma’mun.
Politics & Historical Discourse (PHD) merupakan forum kajian rutin di Pemalang yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif untuk membahas isu sosial, politik, dan sejarah dari perspektif lokal. Forum ini menjadi ruang dialog dan refleksi kritis bagi masyarakat Pemalang terhadap dinamika kebangsaan dan keagamaan.
Penulis : Akrom Mandiraja
Editor : Joko Longkeyang.
