Emsatunews.co.id, Pemalang – Upaya mewujudkan layanan publik yang bebas dari maladministrasi terus didorong di Kabupaten Pemalang. Sebagai langkah strategis, Tim Ombudsman RI melakukan kunjungan kerja ke Pemalang pada Senin, 3 November 2025. Rombongan ini disambut langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, di SDN 01 Bojongbata.
Dalam pertemuan yang turut didampingi Asisten Administrasi Umum, Supa’at, Bupati Anom menyampaikan harapan besar. Beliau berharap kehadiran Tim Ombudsman RI dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh jajaran perangkat daerah untuk terus berbenah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. “Kami berharap dapat memperoleh masukan, bimbingan, dan rekomendasi konstruktif dari Ombudsman RI sehingga berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bisa segera diperbaiki,” ujar Bupati Anom.
Bupati Anom mengakui bahwa penyelenggaraan layanan publik di Pemalang masih membutuhkan banyak perbaikan. Namun, ia menekankan bahwa pihaknya telah berupaya keras melakukan transformasi, antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, digitalisasi layanan, dan penyederhanaan prosedur. Semua upaya ini bertujuan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.
Kepada seluruh perangkat daerah, Bupati Anom berpesan agar menyambut kegiatan penilaian ini dengan semangat keterbukaan dan kejujuran. Beliau juga meminta jajarannya untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat, serta menjadikan momentum ini sebagai evaluasi diri.“Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang berjalan secara terpadu, efektif, dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Ombudsman RI, Kun Retno Handayani, menjelaskan adanya hal yang berbeda dalam kunjungan kali ini. Untuk pertama kalinya, Ombudsman melakukan penilaian langsung di satuan kerja atau unit layanan, yaitu SDN 01 Bojongbata, yang biasanya penilaian dilakukan di tingkat dinas.
Kun Retno juga memaparkan bahwa penilaian opini untuk tahun 2025 akan mengukur tingkat pelayanan dan tingkat kepatuhan. Tingkat pelayanan memiliki bobot 70 persen yang meliputi dimensi input, output, dan pengaduan, sementara 30 persen sisanya berasal dari kepercayaan masyarakat.
“Nanti hasilnya akan disampaikan. Jika memang ada kekurangan, Ombudsman akan memberikan saran penyempurnaan untuk ditindaklanjuti. Hal ini akan menjadi salah satu poin penilaian di tahun berikutnya,” jelas Kun Retno.**( Joko Longkeyang ).
