Scroll ke Atas
Berita UtamaDaerahNasional

Jateng Panen Desa Mandiri, Lampaui Angka 2.000

Joko Longkeyang
41
×

Jateng Panen Desa Mandiri, Lampaui Angka 2.000

Sebarkan artikel ini

Emsatunews.co.id, Semarang – Strategi pembangunan “keroyokan” yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuahkan hasil manis. Memasuki awal tahun 2026, wajah perdesaan di Jateng mengalami transformasi besar. Berdasarkan data Indeks Desa (ID) terbaru, jumlah desa yang menyandang status mandiri melonjak drastis mencapai 2.208 desa.

​Angka ini menunjukkan lompatan signifikan jika dibandingkan pada tahun 2024 yang tercatat baru menyentuh 1.530 desa. Keberhasilan ini diklaim sebagai buah manis dari kebijakan kolaboratif di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Advertisement

​Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso, mengungkapkan bahwa tren positif ini merupakan sinyal bahwa arah pembangunan daerah sudah berada di jalur yang benar.”Pembangunan desa di Jawa Tengah kini semakin merata dan menunjukkan arah yang tepat,” ujar Nadi di Semarang, Minggu (25/1/2026).

Baca Juga :  Rizal Bawazier Tegaskan Tak Semua Truk Dilarang Melintas Pantura: “Yang Perlu Dijaga Adalah Nyawa”

​Ada yang berbeda pada evaluasi tahun 2025. Penilaian tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan telah bertransformasi menjadi Indeks Desa (ID) sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan ini mencakup enam dimensi krusial: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola pemerintahan.

​Hasilnya, komposisi desa di Jawa Tengah kini didominasi oleh 3.921 desa maju dan 2.208 desa mandiri. Sementara itu, desa dengan status sangat tertinggal dinyatakan telah sirna dari peta Jawa Tengah, menyisakan hanya 15 desa tertinggal yang kini menjadi fokus pengentasan.

​Nadi tak menampik bahwa sokongan finansial menjadi katalis utama. Ketika alokasi dana desa dari pemerintah pusat mengalami fluktuasi, Pemprov Jateng justru mengencangkan ikat pinggang untuk memperbesar bantuan keuangan (Bankeu) desa.

Baca Juga :  Selamatkan Gunung Slamet, Gubernur Jateng Bentuk Satgas Gabungan Penambangan. 

​Tercatat, alokasi Bankeu merangkak naik dari Rp 1,6 triliun pada 2024 menjadi Rp 1,7 triliun pada 2025. “Nilai ini hampir setara dengan dana desa dari pusat. Ini menjadi energi tambahan bagi desa untuk membangun infrastruktur dan layanan dasar,” imbuhnya.

​Filosofi pembangunan Jateng kini bergeser ke arah pinggiran. Nadi menganalogikan pembangunan desa layaknya lilin-lilin kecil yang menerangi setiap sudut wilayah. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, menjadi kunci utama keberhasilan ini.”Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ketika lilin-lilin kecil di desa ini menyala secara mandiri dan maju, maka cahaya pembangunan dan ekonomi daerah akan benderang secara berkelanjutan,” pungkasnya. **( Joko Longkeyang)