Emsatunews.co.id, Pemalang – Pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan Pemalang harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Aris Ismail, A.Md., saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Kecamatan Pemalang, Selasa (3/1).
Di hadapan unsur Muspika, lurah, dan kepala desa se-Kecamatan Pemalang, legislator dari Fraksi Golkar ini menyoroti daya tahan infrastruktur jalan yang kerap cepat rusak akibat genangan air. Menurutnya, setiap proyek pembangunan jalan wajib disertai dengan pembangunan saluran drainase yang mumpuni.”Setiap pembangunan infrastruktur jalan harus ada saluran drainasenya. Ini kunci agar jalan bisa awet dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Aris Ismail di sela-sela acara yang juga dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tersebut.
Lebih lanjut, politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 ini mengarahkan agar arah kebijakan pembangunan tahun ini lebih tajam menyasar pada dua persoalan utama di wilayah kota, yakni optimalisasi drainase dan normalisasi sungai. Ia menilai, pendangkalan sungai menjadi pemicu utama luapan air yang kerap masuk ke pemukiman warga saat intensitas hujan tinggi.”Arah pembangunan kita harus fokus. Drainase di wilayah Kecamatan Pemalang perlu diperbaiki, begitu pula dengan sungai-sungai yang ada harus segera dinormalisasi agar daya tampungnya kembali maksimal,” imbuhnya.
Meski memberikan catatan kritis, Aris Ismail tetap memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang telah dikerjakan oleh jajaran Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. Menurutnya, sudah banyak kemajuan fisik yang terlihat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan daerah.
Namun, ia menitipkan pesan penting terkait sektor jaminan kesehatan sosial atau Universal Health Coverage (UHC). Aris mendesak instansi terkait untuk segera membenahi pola penanganan dan sinkronisasi data agar warga yang membutuhkan bantuan medis tidak terhambat oleh persoalan administratif.”Masalah UHC harus segera dibenahi penanganannya. Jangan sampai ada kendala di lapangan yang menghambat hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan tepat,” tegasnya menutup wawancara.( Joko Longkeyang)
