EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES – Pernyataan provokatif yang berisi ancaman “perang terbuka” dan rencana menciptakan kekacauan atau “Brebes Chaos” yang dilontarkan Ketua DPC PDIP Brebes, Chahrudin, memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sikap tersebut dinilai sangat tidak bijak dan berpotensi merusak stabilitas daerah.
Salah satu aktivis, Moch Subkhan, menyesalkan tindakan seorang pemimpin partai besar yang justru mengeluarkan pernyataan bernada ancaman. Menurutnya, hal tersebut sangat kontras dengan citra partai yang seharusnya membawa kedewasaan dalam berpolitik.
“Kami mengecam keras adanya sikap yang membuat gaduh. Partai ini adalah partai besar, seharusnya mampu mencerminkan sikap kedewasaan, tapi justru saya melihat sebaliknya, partai besar tapi dipimpin orang yang tidak bijak,” tegas Subkhan, Rabu (08/04/2026).
Ia menekankan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat berkurangnya transfer dana dari pusat, seharusnya semua pihak bersatu padu mencari solusi, bukan justru mengancam keamanan dan ketertiban.
“Kondisi keuangan daerah semakin berat, diperlukan kreativitas dan kerjasama, bukan ancaman yang membuat suasana tidak kondusif. Ancaman seperti ‘Brebes Chaos‘ tidak layak dilontarkan oleh seorang ketua partai,” tambahnya.
Lebih jauh, Subkhan menegaskan bahwa masyarakat Brebes tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana melaporkan pernyataan tersebut ke pihak berwajib karena dinilai mengancam keamanan.
“Dan kami sebagai masyarakat Brebes akan melaporkan terkait rencana gerakan chaos di Brebes. Kita juga mempertanyakan, apakah sikap Carudin ini dilakukan atas nama partai atau hanya atas nama pribadi? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua LSM Garuda Sakti, Eko Sindung Prakoso, juga memberikan tanggapan keras. Ia menilai sikap yang dilakukan Chahrudin sangat keliru, terutama jika mencoba menggunakan kendaraan partai untuk kepentingan pribadi.
“Sikap yang dilakukan Ketua DPC PDIP jangan kelihatan bodohnya. Apalagi membuat manuver menggunakan kendaraan partai, itu sangat keliru. Jangan masalah pribadi dikaitkan dengan partai, apalagi mengintervensi pemerintah atau birokrasi Kabupaten Brebes,” tegas Eko Sindung.
Hingga saat ini, publik masih menunggu respons tegas dari Bupati Brebes dan jajaran Forkopimda untuk menindaklanjuti pernyataan provokatif tersebut demi menjaga kondusivitas di wilayah Brebes.***
