PEMALANG, Emsatunews.co.id — Pemerintah Kabupaten Pemalang mencatat sejarah baru dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang pada Senin, 29 Juni 2026, Wakil Bupati Nurkholes secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Momen ini sekaligus menjadi ajang pengumuman kabar gembira: Pemalang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kali berturut-turut sejak tahun 2016.
Penyampaian Raperda tersebut dilakukan sebagai pemenuhan amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. “Menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk keterbukaan kepada seluruh elemen bangsa,” tegas Wabup Nurkholes dalam pidatonya.
Salah satu sorotan utama dalam penyampaian itu adalah hasil pemeriksaan independen BPK. Wabup Nurkholes menyampaikan rasa syukur atas capaian yang membanggakan ini. “Alhamdulillah, berkat dukungan seluruh pihak, kerja keras aparatur, serta pengawasan yang terjaga, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 kembali mendapatkan predikat WTP. Ini adalah penghargaan tertinggi yang menandakan laporan keuangan kami disajikan secara wajar, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, capaian ini bukan sekadar seremonial, melainkan bukti nyata komitmen mewujudkan visi “Pemalang Bercahaya”: Bersih, Cakap, Handal, dan Mulya. Opini WTP menjadi modal utama untuk meningkatkan kepercayaan publik, memudahkan akses dukungan keuangan, serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat.
Secara rinci, kinerja keuangan Pemalang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,812 triliun atau 100,27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,805 triliun. Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp2,364 triliun atau 95,25 persen dari pagu anggaran Rp2,482 triliun. Realisasi transfer daerah mencapai Rp437,922 miliar atau 96 persen dari rencana, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp10,258 miliar.
Dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp133,370 miliar, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mencapai Rp143,629 miliar. Dari sisi posisi keuangan, Neraca per 31 Desember 2025 mencatat total aset daerah sebesar Rp4,013 triliun, kewajiban sebesar Rp103 miliar, dan ekuitas bersih mencapai Rp3,910 triliun. Laporan Operasional juga mencatat pendapatan sebesar Rp2,646 triliun dan beban sebesar Rp2,562 triliun, sehingga menghasilkan surplus operasional sebesar Rp84,458 miliar.
Selain data realisasi anggaran, pemerintah daerah juga menyampaikan laporan lengkap meliputi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, hingga Laporan Perubahan Ekuitas guna memberikan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan. Saldo kas akhir pada akhir tahun tercatat aman dan cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di tahun berikutnya.
Menutup penyampaiannya, Wabup Nurkholes berharap Raperda ini dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD. Ia menegaskan bahwa capaian WTP ke-9 ini menjadi pendorong untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan, bukan tujuan akhir. “Kami terus berkomitmen agar setiap alokasi anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, demi mewujudkan Pemalang yang semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.*( Joko Longkeyang).
