Emsatunews.co.id, Pemalang – Kabupaten Pemalang bersiap menyambut penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) yang akan digelar pada tanggal 15 dan 16 September 2023 oleh Tim Verifikasi KKS Pusat. Dalam rangka persiapan penting ini, Tim Verifikasi Pusat akan mengunjungi 11 lokasi prioritas untuk melakukan penilaian lapangan.
Lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh Tim Verifikasi Pusat termasuk Desa Kramat dan Surajaya, Puskesmas Rowosari, Posyandu Desa Surajaya, Fasilitas Umum Masjid Al Mi’roj Bojongbata dan Taman Gumelem, TPA Pesalakan, SMPN 2 Pemalang dan SDN 05 Bojongbata, Pasar Paduraksa dan Randudongkal, Tempat Pariwisata Benowo Park dan Bukit Tangkeban, Terminal Pemalang dan Belik, UMKM Vitanas Desa Sikasur, Kantor Samsat, serta MPP DPMPTSP.
Ketua Tim Pembina KKS Kabupaten Pemalang, Sujarwo yang juga Kepala Badan Perencanaan Daerah ( Bapeda ) Kabupaten Pemalang menjelaskan bahwa kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari hasil verifikasi dokumen dan verifikasi virtual pada awal Agustus oleh Tim Verifikasi KKS Pusat. Pemilihan kabupaten/kota untuk penilaian ini dilakukan dengan metode sampel yang memperhatikan representasi dari setiap provinsi.
Sujarwo menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan lapangan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memvalidasi langsung pelaksanaan indikator dari 9 tatanan penyelenggaraan KKS. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan KKS secara berkelanjutan.
Ketua Forum Pemalang Sehat (FPS), Shanti Rosalia, menekankan pentingnya aspek kesehatan dalam verifikasi KKS. Lokasi yang akan dikunjungi harus memenuhi syarat sebagai lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat.
Shanti juga memberikan pesan kepada kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab atas lokus kunjungan agar memeriksa kembali indikator yang terkait dengan lokasi mereka. Verifikasi lapangan kali ini akan fokus pada validasi fisik, sehingga inovasi yang mendukung aspek kesehatan, seperti layanan Si Bolang +++ di Puskesmas Rowosari, sangat diperhatikan. Bahkan, harapannya adalah bahwa selama kunjungan tim verifikasi, mungkin dapat terjadi persalinan di puskesmas dengan penerbitan akte kelahiran, kartu KK, dan kartu jaminan kesehatan sebagai bukti keberhasilan program tersebut. ( Joko Longkeyang )
