EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA– Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri Rakor Lintas Sektoral tentang pengamanan Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bertempat di Rupattama Mabes Polri Jl Trukojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2023).
Dalam sambutannya Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa TNI akan menyiapkan jajaran Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) sesuai permintaan Polri karena sesuai undang-undang TNI membeli tugas untuk membantu Polri dalam kegiatan pengamanan selama periode libur lebaran Idul Fitri 1444 H. “TNI juga menyiagakan alutsista untuk mendukung arus mudik maupun balik baik angkutan udara, laut atau darat apabila nanti diperlukan mengantisifasi peningkatan masyarakat yang akan mudik,”, ujarnya.
Kemudian TNI juga menyiagakan pasukan untuk pengamanan bandara pelabuhan dan objek vital strategis yang selama lebaran ditinggalkan untuk cuti dan TNI siap membantu untuk pengamanan- pengamanan di area-area yang strategis. “TNI juga siap membantu kesediaan pangan apabila terjadi kekurangan dan adanya kapal-kapal yang mungkin nanti dalam mudik ini banyak menggunakan jalur laut yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan”, jelas Panglima TNI.
“Untuk mengantisipasi banyaknya korban pada kecelakaan laut, penggunaan swimpes sangat membantu bila alat keselamatan lain tidak terpenuhi khususnya di daerah-daerah rawan mulai dari Madura, Sulawesi Selatan, Kaltim, Ambon dan Papua,” tutup Laksamana TNI Yudo Margono.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan untuk arus mudik Lebaran 2023 diprediksi akan terdapat lonjakan pergerakan masyarakat dibandingkan dengan tahun 2022. Pergerakan masyarakat pada Lebaran 2023 sebesar 45,8 persen atau 123,8 juta orang meningkat 44,8 persen atau 38,3 juta orang dibandingkan pada lebaran 2022 sebesar 31,6 persen atau 85,5 juta orang. ” Panglima TNI dengan Kapolri dan Kemenhub akan segera menyusun perencanaan dan design seperti tahun sebelumnya dengan lebih detail yang mencakup operasional mobil barang, jalur alternatif, rekayasa lantas, harga tiket, rest area dan SPBU”, pungkas Menko PMK.*
