Emsatunews.co.id, Pemalang – Ramai di medsos terkait dengan penyelenggaraan Debat Publik Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang digelar oleh KPU Kabupaten Pemalang pada pada jam kerja sehingga membuat Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Willy Subandrio, menyoroti jadwal debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang dalam Pilkada Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang pada Kamis, 31 Oktober 2024 dimulai pukul 09.00 WIB.
Willy menilai jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu pukul 09.00 WIB hingga selesai di Hotel Regina Kabupaten Pemalang, berbenturan dengan jam kerja masyarakat.
“Jadwal debat yang ditetapkan KPU ini adalah jam masa aktif kerja, sehingga masyarakat tidak bisa menonton, relawan maupun tim sukses juga tidak mungkin mengadakan nobar atau datang ke lokasi debat. Akan lain ceritanya apabila debat dilakukan pada malam hari,” ujar Willy saat diwawancarai pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Willy menambahkan bahwa dengan waktu debat yang diselenggarakan pada jam aktif kerja, masyarakat Kabupaten Pemalang tidak bisa mendapatkan sosialisasi visi dan misi para calon secara aktif. Padahal, tujuan dari debat terbuka adalah untuk membedah program visi dan misi para calon agar tersosialisasi dengan baik di masyarakat, sehingga dapat dijadikan referensi dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang coblosannya akan digelar pada 27 November 2024.
“Debat ini seharusnya menjadi momen penting bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat para calon dan program-program mereka. Namun, dengan jadwal yang tidak tepat, masyarakat justru terhalang untuk mengikuti debat ini,” tegas Willy.
Jika masalahnya adalah faktor keamanan, Willy yang juga atlet Tarung Drajat peraih medali Proprov tahun 2024 mengatakan bisa disiasati ,”KPU sebenarnya bisa mensiasati masalah keamanan yang menjadi salah satu alasan pemilihan jam kerja untuk debat. Ia menyarankan agar jumlah penonton dari masing-masing calon dikurangi, yang tadinya 200 orang bisa dikurangi menjadi lebih sedikit, apalagi pihak keamanan juga pasti akan secara maksimal mengamankan perhelatan tersebut,”jelas Willy.
Dalam kesempatan tersebut Willy juga menyoroti soal media penyiaran debat. Ia menilai tidak harus menggunakan TVRI, tetapi bisa menggunakan TV swasta lainnya yang lebih disukai oleh penonton di Kabupaten Pemalang.
“Masyarakat Kabupaten Pemalang tentu lebih familiar dengan TV swasta tertentu. Mengapa tidak menggunakan TV swasta tersebut agar lebih banyak masyarakat yang bisa menonton debat ini?” tanya Willy.
Willy berharap KPU Kabupaten Pemalang mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengubah jadwal debat publik agar lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap agar KPU tidak terkesan menganggap penonton debat publik adalah para pengangguran di Kabupaten Pemalang.
“Debat ini harus menjadi ajang edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat, bukan hanya untuk para calon. KPU harus memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses yang mudah untuk mengikuti debat ini,” pungkas Willy.( Joko Longkeyang ).
