Emsatunews.co.id, Semarang– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan proses relokasi korban bencana di Banjarnegara dan Cilacap berjalan terarah dan terkoordinasi. Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah tengah menyiapkan lokasi untuk hunian sementara sebelum pembangunan hunian tetap dimatangkan.“Banjarnegara disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” ujar Gubernur Luthfi usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, jumlah pengungsi yang akan direlokasi mencapai sekitar 424 jiwa. “Pengungsinya banyak, ada sekitar 420-an warga yang harus kita lakukan relokasi,” jelasnya.
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa relokasi harus dilakukan sesegera mungkin. Hunian sementara perlu segera dibangun agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di lokasi penampungan yang serba terbatas.“Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” tegasnya.
Selain Banjarnegara, langkah relokasi juga dilakukan untuk wilayah Majenang, Kabupaten Cilacap. “Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa relokasi merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana yang harus dilakukan secara cepat dan terpadu. Ia memastikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BNPB bergerak bersama dalam menyiapkan kebutuhan para penyintas.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, yang turut hadir dalam rapat tersebut, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Gubernur Luthfi. Menurutnya, Jawa Tengah telah menunjukkan contoh baik dalam mitigasi dan kesiapsiagaan.“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” kata Raditya.
Raditya menekankan pentingnya setiap kabupaten/kota memiliki peta risiko bencana dan mengintegrasikannya dengan prediksi cuaca dari BMKG. Dengan demikian, wilayah dengan potensi hujan ekstrem, banjir, maupun longsor dapat diidentifikasi lebih awal.“Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya dengan prediksi BMKG. Dari situ akan kelihatan wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” jelasnya.
Selain itu, BNPB juga tengah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah terdampak. “OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi terutama di wilayah kejadian agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Ini diprioritaskan untuk wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” katanya.
Dengan percepatan relokasi dan penguatan mitigasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap proses pemulihan bagi ratusan pengungsi dapat berjalan cepat serta mengurangi risiko bencana susulan.**( Joko Longkeyang ).
