EMSATUNEWS.CO.ID – BOGOR— Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menyoroti keras maraknya peredaran minuman beralkohol (Minol) tanpa izin di Kota Bogor. Fenomena ini mencuat seiring dengan gencarnya razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mempertanyakan dasar serta tanggung jawab penerbitan izin Minol yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor.
”Kalau izinnya dikeluarkan oleh KUKMDagin, lalu kenapa justru banyak Minol ilegal beredar? Ini artinya ada kebocoran sistem dan lemahnya pengawasan. Publik berhak tahu siapa yang bermain di balik izin ini,” tegasnya.
Menurut Beni, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antarinstansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Di satu sisi, KUKMDagin diduga menerbitkan izin usaha, namun di sisi lain Satpol PP harus turun tangan menindak pelanggaran yang muncul sebagai akibatnya.
”Ini seperti tangan kanan memberi izin, tangan kiri sibuk menindak. Ada yang tidak beres dan harus segera dibongkar,” lanjutnya.
KPP Bogor Raya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum pejabat yang diduga lalai atau terlibat dalam praktik perizinan yang tidak sesuai aturan.
Beni mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh izin Minol yang telah diterbitkan, sekaligus membuka data penerima izin kepada publik demi transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, Beni juga meminta agar pemerintah menindak tegas pejabat maupun pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan distribusi Minol.
”Jangan biarkan Kota Bogor yang dikenal religius dan berbudaya ini berubah jadi ladang bisnis gelap minuman keras. Kami, KPP Bogor Raya, akan terus berdiri di depan untuk menjaga moral dan ketertiban kota ini,” tutupnya. (FRM)
KPP Bogor Raya Soroti dan Minta Audit Soal Miras
