Emsatunews.co.id, Semarang – Gelombang keresahan melanda para pemimpin desa di Kabupaten Banyumas. Menyusul anjloknya alokasi dana desa yang dinilai mencekik pembangunan di tingkat akar rumput, Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mengadukan nasib kepada Gubernur Ahmad Luthfi, Kamis (5/2/2026).
Isu utama yang menjadi sorotan nasional dalam pertemuan ini adalah fenomena “terjun bebasnya” dana desa yang membuat pemerintahan desa kelabakan. Para kepala desa mendesak Pemprov Jateng agar memberikan solusi konkret melalui pemerataan Bantuan Gubernur (Bangub) dan kejelasan regulasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).”Kondisi anggaran saat ini sangat mengkhawatirkan. Dana desa turun drastis, sehingga kami butuh suntikan Bangub agar pembangunan tidak stagnan. Kami minta ada pemerataan, jangan sampai ada desa yang terabaikan,” tegas Ketua Umum Satria Praja Banyumas, Saifuddin.
Selain urusan finansial, para kades juga mengeluhkan kaku-nya regulasi KDMP yang berpotensi menyeret mereka ke ranah hukum, terutama terkait pengadaan lahan. Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk tidak bersikap kaku atau sak klem dalam menerapkan aturan di lapangan.”Program nasional seperti KDMP ini jangan sampai dikerjakan asal-asalan atau elek-elekan. Pendampingan itu mutlak. Jika desa tidak punya lahan, gunakan skema penggabungan. Harus fleksibel sesuai kemampuan desa,” ujar Ahmad Luthfi dengan nada tegas.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, saat ini terdapat 8.523 KDMP yang sudah berbadan hukum dengan perputaran modal mencapai Rp34,1 miliar. Gubernur meminta potensi ini dikawal ketat agar benar-benar mengangkat ekonomi warga, bukan justru menjadi beban bagi kepala desa.
Tak hanya soal ekonomi, pertemuan tersebut juga memanas saat membahas polemik relokasi Puskesmas Cilongok II. Warga Desa Kasegeran yang awalnya dijanjikan menjadi lokasi baru, kini harus gigit jari setelah adanya keputusan mendadak dari Bupati Banyumas yang memindahkan lokasi tersebut. Gubernur berjanji akan menjembatani komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjernihkan persoalan ini.**( Joko Longkeyang)
