Emsatunews.co.id, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah progresif dalam menangani dampak bencana tanah gerak yang melanda sejumlah wilayah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan percepatan relokasi terhadap sedikitnya 900 unit rumah warga yang mengalami kerusakan maupun berada di zona bahaya.
Langkah darurat ini mencakup wilayah Kabupaten Tegal sebagai titik terdampak paling parah, diikuti oleh Kabupaten Purbalingga, Pemalang, dan Batang. Tingginya intensitas curah hujan yang memicu risiko bencana susulan menjadi alasan utama pemindahan warga ke lokasi yang lebih stabil.”Kami telah berkoordinasi dengan para bupati. Lahan relokasi di wilayah Perhutani sudah tersedia dan telah melalui pengecekan teknis; dipastikan aman untuk ditempati,” ujar Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (11/2/2026).
Proyek relokasi ini tidak sekadar memindahkan bangunan fisik. Luthfi menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen menjaga keberlangsungan hidup warga dengan mempertimbangkan akses pendidikan bagi anak-anak serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di lokasi baru.
Adapun rincian hunian yang akan direlokasi meliputi: Kabupaten Tegal: 800 rumah (Desa Padasari). Purbalingga: 50 rumah. Pemalang: 30 rumah. Batang: 20 rumah.
Menyadari bahwa relokasi sering kali menghadapi kendala sosial, Pemprov Jateng menggandeng jajaran TNI dan Polri untuk memberikan edukasi secara humanis kepada warga. Pendekatan ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pindah ke hunian sementara adalah pilihan terbaik demi keselamatan jiwa dan harta benda.
Di sisi lain, Gubernur juga memerintahkan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan menyeluruh. “Data harus lengkap, mulai dari identitas, pekerjaan, hingga detail harta benda. Jangan sampai ada hak warga yang tercecer saat proses transisi ini,” tambahnya.
Saat ini, warga terdampak di Kabupaten Tegal masih menempati posko pengungsian. Luthfi menjamin seluruh kebutuhan dasar, mulai dari pangan melalui dapur umum hingga layanan kesehatan, tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia juga meminta para kepala daerah untuk tidak ragu menetapkan status tanggap bencana lokal agar penanganan dari provinsi bisa mengucur lebih cepat.”Pangan dan kesehatan warga tidak bisa ditawar. Jika ada kekurangan di lapangan, segera laporkan,” pungkasnya seraya mengimbau masyarakat Jawa Tengah untuk tetap waspada terhadap potensi banjir, longsor, dan tanah gerak di tengah cuaca ekstrem
