Emsatunews.co.id, Pemalang – Upaya proteksi terhadap ekosistem Gunung Slamet kian menguat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Pemalang menggelar audiensi strategis bersama Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dalam menyelamatkan “paru-paru” Jawa Tengah dari kerusakan yang kian mengkhawatirkan.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pemalang, Drs. H. Martono, M.A., parlemen menyoroti empat isu krusial yang saling berkelindan, mulai dari kerusakan hutan lindung hingga carut-marutnya aktivitas pertambangan di wilayah lereng gunung.
Kerusakan di lereng Slamet dinilai telah mencapai titik kritis. Banjir bandang yang melanda Pulosari dan Sima, serta ancaman longsor di Watukumpul menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Tak hanya itu, genangan air di sejumlah jalan protokol Pemalang disinyalir sebagai dampak dari rusaknya daerah tangkapan air di hulu.
Anggota Komisi A, Heru Kundhimiarso, bersama Arif Lukman Muslim dari Komisi B, secara tegas meminta adanya tindakan nyata terhadap aktivitas pertambangan. “Baik tambang ilegal maupun legal yang menabrak aturan harus ditindak tegas. Ini soal keselamatan rakyat banyak,” ungkap para wakil rakyat dalam forum tersebut.
Puncak dari aspirasi yang dibahas adalah percepatan transformasi status Gunung Slamet menjadi Taman Nasional. Dengan status ini, pengawasan terhadap hutan lindung diharapkan lebih tersentralisasi dan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menghalau eksploitasi berlebihan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DLH, BPBD, DPUPR, Satpol PP, hingga Perhutani. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu melahirkan solusi permanen atas persoalan lingkungan yang selama ini menghantui Kabupaten Pemalang.**( Joko Longkeyang).
