Emsatunews.co.id, Jakarta – Kabar miring mengenai kerenggangan hubungan antara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), resmi terpatahkan. Pemandangan kontras terlihat saat keduanya bertemu dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 di Gedung BPK RI, Kamis (2/4/2026).
Alih-alih canggung seperti yang santer diisukan di jagat maya, dua tokoh populer ini justru menunjukkan kedekatan yang sangat cair. Pantauan di lokasi menunjukkan atmosfer penuh keakraban sejak awal pertemuan dimulai.
Batik dan Canda di Gedung BPK
Ahmad Luthfi yang tiba sekitar pukul 08.45 WIB langsung menghampiri KDM yang sudah berada di ruangan. Luthfi tampil rapi dengan batik bernuansa cokelat, sementara KDM khas dengan batik putih bermotif wayang. Tanpa basa-basi, keduanya langsung larut dalam obrolan santai yang sesekali diiringi tawa renyah.
Momen hangat ini seolah menjadi jawaban atas berbagai konten di media sosial yang sering membanding-bandingkan hingga membenturkan sosok keduanya. Faktanya, di balik sorot kamera, mereka berbincang layaknya kawan lama, sembari mendiskusikan beberapa isu pembangunan di daerah masing-masing.
”Hanya obrolan ringan saja tadi,” ujar Ahmad Luthfi singkat sembari menebar senyum saat ditanya mengenai isi pembicaraannya dengan KDM.
Keakraban Antarkepala Daerah
Suasana positif tersebut pun menular ke kepala daerah lain. Terlihat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut bergabung dalam lingkaran percakapan tersebut. Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, juga tampak setia mendampingi Ahmad Luthfi di tengah kerumunan para pejabat daerah.
Fokus pada Transparansi Keuangan
Di balik momen santai tersebut, kehadiran para gubernur ini bertujuan untuk mendukung penuh dimulainya pemeriksaan keuangan oleh BPK RI. Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Entry Meeting ini sangat krusial guna menyamakan persepsi antara auditor dan pemerintah daerah.
”Intinya kami mengikuti arahan BPK RI terkait penugasan perwakilan di daerah untuk memeriksa keuangan di wilayah masing-masing agar berjalan objektif dan tepat waktu,” jelas Luthfi.
Jawa Tengah sendiri menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, Pemprov Jateng telah menyerahkan laporan keuangan unaudited TA 2025 pada 30 Maret 2026, lebih awal dari batas waktu yang ditentukan.
Ahmad Luthfi menyatakan optimismenya agar Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika berhasil, ini akan menjadi torehan prestasi ke-15 kalinya secara berturut-turut.
”Harapan saya, teman-teman bupati dan wali kota di Jawa Tengah bisa bersinergi untuk mempertahankan capaian prestasi ini,” tutupnya.**( Joko Longkeyang).
