BATANG, Emsatunews.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bergerak cepat mengatasi dampak musim kemarau ekstrem yang mulai meluas. Sebagai langkah konkret, lebih dari 3,2 juta liter air bersih telah diguyur ke berbagai wilayah yang mulai dilanda kekeringan.
Hingga pertengahan Juli 2026, intervensi cepat ini tercatat telah menjangkau 81.297 jiwa di 15 kabupaten. Langkah taktis tersebut diambil demi mengantisipasi meluasnya krisis air bersih di pemukiman warga.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pemetaan (mapping) wilayah rawan secara detail. Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak salah sasaran.“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” ujar Ahmad Luthfi saat meninjau wilayah terdampak di Batang, kemarin.
Menurut Luthfi, basis data yang akurat dari tiap-tiap daerah menjadi pijakan utama bagi pemprov untuk mengeksekusi kebijakan di lapangan. Karakteristik kekeringan yang berbeda di setiap wilayah membutuhkan penanganan yang juga spesifik.“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” katanya menambahkan.
Peta Wilayah Siaga Kekeringan
Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 16 daerah kini telah menetapkan status siaga kekeringan. Daerah-daerah tersebut meliputi: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kota Salatiga, Kota Tegal.
Sementara itu, dalam kurun waktu 5 Juni hingga 14 Juli 2026, logistik kebencanaan telah mendistribusikan sedikitnya 660 tangki atau setara 3.258.000 liter air bersih. Pasokan ini disalurkan kepada 30.378 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 15 kabupaten terdampak, mulai dari Cilacap, Boyolali, Klaten, hingga Jepara.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Strategi Jangka Panjang
Penanganan krisis air di Jawa Tengah tidak dilakukan sendirian. Pemprov Jateng membangun sinergi lintas sektor yang melibatkan BPBD, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, hingga pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari BUMD Tirta Satria.
Sebagai payung hukum percepatan respons, Pemprov Jateng juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sejak 9 Juni 2026. Regulasi ini menjadi instrumen penting bagi pemda untuk meningkatkan kesiapsiagaan darurat.
Tidak hanya fokus pada penanganan darurat jangka pendek (dropping air), Pemprov Jateng saat ini mulai menggenjot program jangka menengah dan panjang. Strategi ini direalisasikan melalui: Pemeliharaan sumur bor komunal di titik-titik rawan. Penguatan infrastruktur jaringan pipa air bersih. Peningkatan manajemen logistik kebencanaan.
Konservasi sumber daya air dan edukasi hemat air kepada masyarakat.
Melalui kombinasi strategi ini, pemprov optimistis dampak buruk kemarau panjang tahun ini dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga hak dasar masyarakat terhadap akses air bersih tetap terpenuhi.*( Joko Longkeyang).
