Emsatunews.co.id, Kudus – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, atas terjalinnya komunikasi dan sinergi yang efektif dalam upaya percepatan pembangunan rumah layak huni di wilayahnya.
Hal tersebut diungkapkan Maruarar saat melakukan peninjauan di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis, 6 November 2025. Kunjungan Menteri yang akrab disapa Ara itu berfokus pada salah satu unit rumah yang menerima bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Djarum.
Maruarar Sirait menyoroti kecepatan dan kualitas koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dengan kementeriannya.“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Maruarar.
Menteri PKP menjelaskan bahwa Gubernur Luthfi berperan penting dalam memfasilitasi dunia usaha yang ingin berkontribusi dalam pembangunan, salah satunya dengan mempercepat proses perizinan.“Kita support data dari BPS, perizinan dibantu Pemda. Reputasi ini harus dijaga,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa peran dunia usaha atau non-APBN merupakan kunci utama untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sebab mengandalkan anggaran pemerintah saja tidak akan mencukupi.“Inilah peranan dunia usaha, non-APBN. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemerintah. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain sudah membuktikan bahwa gotong royong bisa berjalan nyata,” ucapnya.
Di Jawa Tengah, program CSR PT Djarum menunjukkan kontribusi nyata dengan target total 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi pada tahun 2025. Data mencatat 1.572 unit telah selesai dan 814 unit masih dalam proses, dengan harapan seluruhnya rampung pada Desember 2025.
Secara spesifik di Kabupaten Kudus, 1.500 unit merupakan program Sanitasi Terpadu, dengan 869 unit telah selesai. Sementara 300 unit merupakan Renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang 222 unit di antaranya sudah rampung, ditambah 200 unit renovasi ringan.
Menanggapi apresiasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa perumahan merupakan bagian integral dari layanan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.“Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga, dan ini harus kita kejar bersama,” tegas Ahmad Luthfi.
Gubernur memaparkan, hingga tahun 2025, Pemprov Jawa Tengah telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni, yang didukung oleh kolaborasi anggaran dari provinsi, kabupaten/kota, APBN, hingga CSR.“Kami jalankan secara kolaboratif. Kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian bekerja bersama, setiap triwulan kami evaluasi,” ungkapnya.
Luthfi menambahkan bahwa kerja kolaboratif ini tidak hanya menyelesaikan masalah papan, tetapi juga berdampak pada peningkatan indikator makro. Ia menyebutkan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah telah turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, yang berada di atas rerata nasional.**( Joko Longkeyang).
