SEMARANG, Emsatunews.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan berbagai konflik sosial dan agraria berlarut-larut. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima langsung perwakilan masyarakat yang tergabung dalam gerakan “Jateng Guyub” di Kantor Gubernur, Semarang, Senin (20/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai keluhan warga yang dinilai belum menemukan titik terang selama bertahun-tahun. Perwakilan warga yang hadir berasal dari berbagai daerah, seperti Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, hingga Kota Semarang, serta diikuti oleh elemen serikat buruh.
Sederet isu krusial diangkat dalam pertemuan ini, mulai dari dampak pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng, sengketa lahan, hak-hak tenaga kerja, hingga isu keterjangkauan harga bahan pokok dan perbaikan infrastruktur jalan.
Perwakilan warga Rembang, Joko Priyanto, mengungkapkan bahwa sebagian besar masalah yang disuarakan merupakan persoalan lama yang belum terselesaikan secara tuntas dari era kepemimpinan sebelumnya.“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” tegas Joko di hadapan jajaran Pemprov Jateng.
Salah satu sorotan utama yang mengemuka adalah kondisi di Kabupaten Blora. Berhentinya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM) memaksa para petani tebu lokal menjual hasil panen ke luar daerah. Hal ini memicu lonjakan biaya distribusi dan memangkas pendapatan petani secara signifikan.
Di sisi lain, perwakilan buruh membeberkan indikasi pelanggaran hak pekerja di beberapa wilayah, seperti pembayaran upah di bawah Standard Minimum Provinsi (UMP) serta kendala dalam pendirian serikat pekerja.
Respons Tegas Gubernur Luthfi
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng berkomitmen menjalankan keterbukaan dan siap mengambil langkah nyata. Ia menginstruksikan jajarannya untuk memetakan setiap masalah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Rumah Rakyat: “Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, patut kita lihat, dan patut kita kerjakan,” ujar Luthfi.
Langkah Konkret PG GMM Blora: Luthfi menyebut telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pertanian guna mencari formula penyelesaian agar operasional pabrik gula dapat berjalan kembali.
Infrastruktur & Pemetaan Kewenangan: Masalah yang berada di bawah wewenang provinsi, seperti perbaikan jalan daerah, akan diprioritaskan. Sementara persoalan yang menjadi ranah pemerintah pusat atau kabupaten/kota akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.
Luthfi menutup pertemuan dengan menekankan bahwa seluruh poin yang disampaikan warga tidak boleh berhenti sebagai dokumen formalitas semata, melainkan harus dikawal hingga membuah hasil konkret bagi masyarakat Jawa Tengah. *( Joko Longkeyang).
