Pemalang, EMSATUNEWS.CO.ID – Dinamika pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang memasuki babak baru seiring menguatnya kolaborasi antara dunia akademik dan birokrasi pemerintahan. Momentum tersebut terkonfirmasi ketika Institut Agama Islam Pemalang (INSIP) secara aktif terlibat dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pemalang.
Kehadiran institusi pendidikan tinggi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud konkret tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Ariani, S.Pd., M.Pd., dosen Manajemen Pendidikan Islam INSIP Pemalang, menekankan bahwa keterlibatan akademisi dalam forum strategis seperti FKP adalah keniscayaan di era otonomi daerah. Menurutnya, sinergi antara kampus dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara teori pendidikan di bangku kuliah dengan implementasi kebijakan di lapangan. “Kehadiran INSIP dalam FKP bukan sekadar menghadiri sebuah forum, tetapi menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk ikut mendengarkan kebutuhan masyarakat,” ujar Ariani saat ditemui seusai acara Wisuda XXIII INSIP Pemalang, Sabtu (29/8/2027).
Lebih lanjut, Ariani menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi dalam ekosistem pembangunan daerah harus bergeser dari menara gading menjadi mitra strategis yang proaktif. Melalui FKP, INSIP tidak hanya memberikan masukan akademis, tetapi juga turut berkontribusi dalam merancang program yang responsif terhadap tantangan zaman, khususnya di sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan inovasi kebijakan yang tepat sasaran, sehingga anggaran dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat terukur bagi peningkatan kualitas hidup warga Pemalang.
Langkah INSIP ini sejalan dengan transformasi institusi yang sedang digagas menuju status universitas, di mana kontribusi kepada masyarakat menjadi salah satu pilar utama tri dharma perguruan tinggi. Dengan melibatkan para ahli seperti Ariani yang memiliki spesialisasi di bidang manajemen pendidikan, Pemkab Pemalang mendapatkan perspektif ilmiah yang valid dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar kebijakan pendidikan yang dibuat tidak bersifat reaktif atau populis semata, melainkan berlandaskan pada kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek pedagogis, sosiologis, dan manajerial.
Sinergi yang dibangun melalui Forum Konsultasi Publik ini juga membuka ruang bagi mahasiswa dan alumni INSIP untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek pengembangan daerah. Ketika kebijakan pendidikan dirumuskan dengan melibatkan akademisi, maka kurikulum dan kompetensi lulusan pun dapat disesuaikan dengan arah pembangunan daerah.
Pada akhirnya, kolaborasi antara INSIP dan Disdikpora Pemalang ini bukan hanya tentang pertemuan rutin antarinstansi, melainkan tentang membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada masa depan generasi muda Kabupaten Pemalang. ( Joko Longkeyang).
