Emsatunews.co.id, Pemalang – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menerima kunjungan kerja dari Gabungan Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bogor pada Jumat, 26 Juli 2024. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempelajari pengalaman DPRD Kabupaten Pemalang dalam membahas Perubahan KUA & PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024.
Rombongan DPRD Kabupaten Bogor , Jawa Barat diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja ini, kedua DPRD membahas berbagai hal terkait proses perubahan KUA & PPAS dan program pembentukan peraturan daerah.
” Kunjungan kerja ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sinergi dan berbagi pengalaman antar DPRD, Kami berharap melalui kunjungan ini, DPRD Kabupaten Bogor dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam membahas perubahan KUA & PPAS dan program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bogor.” Kata salah seorang DPRD Kabupaten Pemalang.
DPRD Kabupaten Pemalang berbagi pengalaman terkait proses pembahasan perubahan KUA & PPAS yang telah dilakukan, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Mereka juga menjelaskan strategi dan pendekatan yang digunakan dalam membahas perubahan program pembentukan peraturan daerah.
Rombongan DPRD Kabupaten Bogor antusias mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Pemalang. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan dan berdiskusi terkait proses pembahasan di Kabupaten Pemalang.
“Kunjungan kerja ini sangat bermanfaat bagi kami, Kami memperoleh banyak informasi dan pengetahuan yang dapat kami terapkan dalam proses pembahasan di Kabupaten Bogor. Kami juga berharap dapat menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD Kabupaten Pemalang di masa mendatang.” Ungkap salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui berbagi pengalaman dan pengetahuan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di masing-masing daerah.**( Joko Longkeyang )
