Emsatunews.co.id, Pemalang – Minimnya alokasi anggaran untuk operasional di setiap kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menjadi sorotan serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Heru Kundhimiarso, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa kondisi ini secara otomatis menghambat kinerja aparatur kecamatan dan berimbas pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan Heru Kundhimiarso dalam kegiatan sosialisasi Peran Pemerintah dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Ulujami pada Jumat (16/5/2025).
Acara ini dihadiri oleh empat anggota DPRD Komisi A dari berbagai fraksi (Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB), Camat Ulujami, perwakilan dinas terkait, serta masyarakat setempat.
“Kalau kita kaji, kita cermati sama-sama anggaran untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Pemalang itu sangat rendah. Dengan minimnya anggaran tersebut, secara otomatis mempengaruhi kinerja dan mempengaruhi pelayanan publik,” tegas
Heru Kundhimiarso di hadapan peserta sosialisasi mengatakan, melihat kondisi tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang mendorong adanya penambahan anggaran untuk operasional di tingkat kecamatan. Ia berharap, penambahan ini dapat terealisasi paling tidak pada anggaran tahun depan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jadi, harapan saya, ke depannya anggaran setiap kecamatan akan dinaikkan agar ada peningkatan pelayanan publik,” imbuhnya.
Heru Kundhimiarso juga menekankan bahwa penambahan anggaran ini perlu mempertimbangkan struktur wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan agar lebih proporsional. Ia bahkan mengusulkan penambahan sebesar Rp 1 miliar per tahun untuk setiap kecamatan dan berharap usulan ini dapat diakomodir oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Heru Kundhimiarso mengungkapkan bahwa pemantauan yang dilakukan DPRD Kabupaten Pemalang tidak hanya terbatas pada infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek pelayanan publik. Pihaknya juga menyoroti mentalitas sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrat di Kabupaten Pemalang yang dinilai masih rendah.
“Meski banyak PNS yang sering bolos, dengan mempleasure secara ketat ke BKD, inspektorat, dan sebagainya, maka ada tindakan dari mereka seperti adanya monitoring, Sidak dan sebagainya saya lihat sudah berjalan,” tuturnya. Ia berharap, dengan pengawasan yang ketat dari DPRD, kinerja ASN dan birokrat di Kabupaten Pemalang dapat semakin maksimal dan tidak lagi bekerja seenaknya.
Usulan penambahan anggaran untuk kecamatan ini mendapatkan apresiasi dari forum sosialisasi. **( Joko Longkeyang ).
