Emsatunews.co.id, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan program prioritas pada 2026 tidak mengalami perubahan, meskipun dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan. Fokus utama tetap diarahkan pada agenda-agenda strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama ketahanan dan swasembada pangan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan hal itu usai menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis, 20 November 2025.“Terkait adanya transfer ke daerah, tidak ada perubahan terhadap program prioritas. Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan bahwa fokus pembangunan tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari visi menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Kesepakatan KUA-PPAS tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026 yang menunjukkan tren positif, meskipun berada di tengah tantangan fiskal.
Dalam rancangan yang telah disepakati, berbagai indikator ekonomi Jawa Tengah mencatatkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen, naik dibandingkan 4,93 persen pada tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian itu, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 5–6 persen, dengan inflasi yang diperkirakan stabil pada angka 2,86 persen.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,48 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyusut dari 4,78 persen menjadi 4,66 persen. Tren ini dinilai menjadi landasan kuat bagi pembangunan Jawa Tengah pada tahun anggaran 2026.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan meningkat 3,04 persen menjadi Rp 23,74 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79 persen. Pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 414,5 miliar, terdiri dari penerimaan Rp 484,5 miliar dan pengeluaran Rp 70 miliar. Selain itu, Pemprov juga memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi aset, serta peningkatan layanan Samsat.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran tersebut merupakan dampak dari penurunan dana transfer pusat. “Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Namun jumlah anggaran memang turun karena adanya penurunan dana transfer sekitar Rp 1,52 triliun,” ujarnya.
Menurut Sumanto, total anggaran yang sebelumnya mencapai Rp 24,48 triliun kini berada pada kisaran Rp 23,16 triliun. Ia juga menyoroti bahwa sektor pertanian memerlukan pembahasan lanjutan guna memastikan tercapainya target swasembada pangan. “Memang belum maksimal karena ada penurunan pada sektor-sektor prioritas. Nantinya perlu ada penambahan dalam pembahasan lanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan anggaran mengikuti kondisi fiskal. “Dampaknya memang membuat program-program tidak bisa berjalan maksimal. Namun kemungkinan akan ada program pusat yang turut membiayai,” katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.**( joko Longkeyang).
