EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES – Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KPPKB) se-Brebes selatan sukses menggelar aksi audensi dengan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah, program selanjutnya siap membuat kesekretariatan, serta mendorong agenda silaturahmi dengan Gubernur dan Bupati serta Kades dari enam kecamatan untuk bersatu mendorong terwujudnya Paripurna tingkat Provinsi.
Hal tersebut dibahas bersama dalam kegiatan silaturahmi dan konsolidasi lanjutan KP2KB, yang dihadiri Perwakilan Bupati Brebes Bagian Tata Pemerintahan Setda Brebes, Eko Purwanto dan Camat Bumiayu Cecep Aji Suganda, serta kordinator KP2KB tingkat kecamatan di Wisata Kebon Lumpang, Paguyangan. Jum’at, 19 Desember 2025.
Dalam konsolidasi tersebut KP2KB siap melanjutkan perjuangan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) dengan mempersiapkan tiga program lanjutan diantaranya yaitu;
1. Menyiapkan kantor kesekretariatan dan menggelar launching akbar bersama masyarakat Brebes selatan.
2. Mengupayakan silaturahmi antara KP2KB dengan Gubernur Lutfi dan Bupati Paramitha, serta Kades Brebes selatan untuk menyatukan misi utama untuk Paripurna Provinsi agar bisa secepatnya terealisasi.
3. Melakukan sosialisasi ke tingkat akar rumput yaitu pembentukan kordinator tingkat desa.
Ketua KP2KB, Imam Santoso, dalam sambutannya mengatakan pentingnya menjaga kekompakan dan stabilitas gerakan di tengah dinamika perjuangan pemekaran.
Imam mengingatkan seluruh elemen agar tidak mudah terpancing provokasi yang berpotensi memperlambat proses pemekaran, baik secara administratif maupun politik di tingkat provinsi.
“Perjuangan pemekaran harus terus digaungkan, namun harus dijaga jangan sampai terprovokasi yang justru akan merugikan kepentingan bersama,” tuturnya.
Selian itu, Ia menegaskan, masyarakat Brebes selatan harus fokus pada tujuan utama, yakni terwujudnya Brebes Selatan sebagai daerah otonomi baru.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KP2KB, Agus Sutiono, mengatakan hasil dari audensi jilid ke-2, bahwa dari pihak Otda Pemprov akan mengadakan kunjungan ke Brebes selatan, pada Januari 2026 mendatang.
“Kita tunggu kunjungan tersebut, KP2KB juga akan segera mempersiapkan kantor kesekretariatan dalam waktu dekat.
“Untuk menyambut kunjungan tersebut, kita akan siapkan kesekretariatan sekaligus menggelar launching akbar di RTH Bumiayu,” paparnya.
Disamping agenda-agenda lanjutan perjuangan pemekaran, Agus juga berpesan kepada Bupati Paramitha melalui perwakilannya untuk menjembatani pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah serta para Kades dari 6 kecamatan untuk menggelar silaturahmi dan audensi bersama para aktifis masyarakat Brebes selatan.
“Kepada Pak Eko dan Pak Cecep, kami titip pesan untuk Ibu Bupati, agar membantu menjembatani KP2KB untuk bisa bertemu dengan Pak Luthfi dan pertemuan bersama Kades se-Brebes selatan,” ucap Agus.
Bupati Brebes melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Brebes, Eko Purwanto, menyampaikan bahwa secara administratif, usulan pemekaran Brebes Selatan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan dokumen administrasi pemekaran Brebes Selatan lengkap Per 18 Agustus 2022. Tahapan selanjutnya adalah Focus Group Discussion (FGD) serta agenda kunjungan DPRD Provinsi ke wilayah Brebes Selatan,” kata Eko.
Ia menjelaskan, proses pemekaran telah melalui sejumlah fase penting, termasuk Paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada 2018. Landasan hukum yang digunakan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Tidak diperlukan kajian akademik baru. Adapun kemungkinan yang dibutuhkan nanti ialah pemutakhiran data, seperti jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan indikator sosial lainnya saat ini,” jelasnya.
Camat Bumiayu, Cecep Aji Suganda berpesan untuk memastikan bahwa situasi sosial di wilayah Brebes selatan tetap aman dan kondusif.
“Berbagai dinamika yang muncul lebih mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat Brebes selatan terhadap masa depan wilayahnya,” tuturnya.
Ini bukan gejolak, kata Cecep, melainkan sebuah ekspresi dari semangat masyarakat yang antusias terhadap pemekaran.
Lebih lanjut Cecep mengungkapkan, Inisiatif pemekaran lahir dari masyarakat, sementara pemerintah hadir untuk memfasilitasinya berdasarkan aturan.
Cecep juga mengapresiasi konsistensi perjuangan masyarakat yang dinilainya sebagai bentuk tanggung jawab moral demi generasi mendatang.
“Perjuangan ini merupakan warisan sejarah, semoga anak cucu kita kelak bangga dengan upaya dan ikhtiar, untuk mewujudkan Brebes selatan yang lebih baik lagi,” pungkasnya.***
