Emsatunews.co.id, Semarang – Rumah bukan sekadar struktur bangunan berbahan bata dan semen. Di Jawa Tengah, hunian telah menjelma menjadi simbol martabat, rasa aman, serta tumpuan harapan bagi masa depan keluarga. Filosofi inilah yang menjadi landasan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang tahun 2025.
Bukan lagi sekadar mengejar target angka statistik, Pemprov Jateng menempatkan penyediaan hunian layak sebagai instrumen keadilan sosial. Fokus utamanya adalah menyulap dinding rapuh dan lantai tanah milik kelompok rentan menjadi ruang hidup yang lebih manusiawi.
Berdasarkan data hingga pengujung tahun 2025, tercatat sebanyak 274.514 unit hunian berhasil ditangani. Angka ini mencakup pembangunan baru hingga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Pencapaian luar biasa ini merupakan buah dari “orkestrasi” berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, APBD, Baznas, hingga Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengungkapkan bahwa sinergi pusat dan daerah berjalan sangat efektif.”Dukungan APBN misalnya, dari target awal 7.534 unit, realisasinya melonjak hingga 14.454 unit. Sementara itu, komitmen APBD Provinsi sebesar 17.510 unit telah tertunaikan sepenuhnya,” ujar Boedyo pada Sabtu (27/12/2025).
Satu hal yang menjadi sorotan adalah tingginya partisipasi swadaya masyarakat yang mencapai 219.524 unit. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat top-down, tetapi berhasil memicu semangat gotong royong warga untuk memperbaiki taraf hidup mereka sendiri.”Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memantik kesadaran kolektif. Ketika masyarakat dan pemerintah bergerak searah, dampaknya berlipat ganda,” tambah Boedyo.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa perbaikan urusan papan ini berkelindan erat dengan isu kesejahteraan lainnya. Program hunian layak terbukti menjadi senjata ampuh dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.”Kami bekerja secara kolaboratif dan melakukan evaluasi setiap triwulan. Hasilnya nyata: kemiskinan ekstrem turun menjadi 9,48 persen, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah merangkak naik ke angka 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional,” ungkap Luthfi.
Meski tantangan untuk menuntaskan sisa backlog perumahan masih besar, fondasi kebijakan yang kokoh dan arah yang jelas memberikan optimisme bagi masyarakat. Jawa Tengah sedang membuktikan bahwa ketika negara hadir hingga ke dinding rumah warganya, di situlah pembangunan menemukan makna sejatinya. **( Joko Longkeyang )
