Scroll ke Atas
Berita UtamaDaerahNasional

Jateng Jadi Kiblat Pembangunan Desa Nasional

Joko Longkeyang
4
×

Jateng Jadi Kiblat Pembangunan Desa Nasional

Sebarkan artikel ini

Emsatunews.co.id, BOYOLALI – Jawa Tengah mengukuhkan posisinya sebagai pionir transformasi perdesaan di tingkat nasional. Dalam peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Lapangan Kebun Raya Indrokilo, Boyolali, Kamis (15/1), terungkap keberhasilan provinsi ini dalam menghapus status desa sangat tertinggal serta mendorong UMKM desa menembus pasar global.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa desa bukan lagi objek, melainkan subjek utama penggerak ekonomi. Dengan populasi mencapai 7.810 desa—terbanyak di Indonesia—Jateng fokus pada penguatan 4,2 juta UMKM, yang mayoritas berada di wilayah perdesaan.”UMKM adalah napas ekonomi kita. Sekitar 3 juta unit usaha berada di desa. Potensi ini terus kami dorong agar naik kelas, dari skala lokal menjadi kualifikasi ekspor melalui pendampingan intensif bersama kementerian terkait,” ujar Luthfi di sela acara yang juga dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Advertisement
Baca Juga :  Gubernur Luthfi Gerakkan Ekonomi Mikro Jateng, Salurkan KUR Rp 122 Miliar ke Ratusan UMKM

Berdasarkan data Indeks Desa tahun 2025, Jawa Tengah mencatatkan progres signifikan. Saat ini, sebanyak 28,27 persen desa telah berstatus Mandiri, sementara 3.291 desa masuk kategori Maju, dan 1.666 desa kategori Berkembang.”Kini tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Jawa Tengah. Fokus kami tinggal mengintervensi 15 desa yang masih berstatus tertinggal atau terpencil agar segera naik kelas,” imbuhnya.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai inovasi kewilayahan, antara lain:

* Kawasan Perdesaan: 154 kawasan yang mencakup sektor pertanian hingga pariwisata.

* Kemandirian Energi: 2.331 Desa Mandiri Energi yang memanfaatkan gas alam dan biogas.

Baca Juga :  Sekda Jateng Ingatkan Filosofi “Ikan Busuk dari Kepala” di Sekolah Antikorupsi Kades

* Sektor Wisata: 899 Desa dan Kampung Wisata yang mulai mandiri secara ekonomi.

 

Luthfi menjelaskan bahwa akselerasi pembangunan ini tak lepas dari program “Satu OPD Satu Desa Dampingan”. Strategi kolaboratif ini terbukti efektif menekan angka kemiskinan. Sejak 2019 hingga 2025, sebanyak 452 desa telah mendapatkan pendampingan dengan total serapan anggaran mencapai Rp112,5 miliar yang bersumber dari sinergi APBN, APBD, Dana Desa, serta CSR.

Sementara itu, Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, mengapresiasi langkah Jawa Tengah. Ia menyebut pembangunan desa merupakan implementasi nyata dari Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memeratakan ekonomi.”Membangun desa sejatinya adalah membangun Indonesia. Kami ingin memastikan ekonomi dari pinggiran benar-benar tumbuh dan kemiskinan terhapuskan melalui momentum Hari Desa Nasional ini,” pungkas Yandri.**( Joko Longkeyang)