Emsatunews.co.id, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berkomitmen melakukan akselerasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Meski target pembangunan terus dipacu, perlindungan terhadap ketahanan pangan tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh asosiasi pengembang, termasuk Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), untuk bersinergi mengatasi angka keterlambatan pemenuhan rumah (backlog). Namun, ia memberikan instruksi tegas: pembangunan dilarang keras mengalihfungsikan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Berdasarkan data yang dihimpun, pada awal tahun 2025, angka backlog di Jawa Tengah tercatat mencapai 1.332.968 unit. Sepanjang tahun tersebut, upaya pemerintah telah berhasil menangani 274.514 unit. Hingga kini, masih terdapat sisa kebutuhan sekitar 1.058.454 unit hunian yang menjadi fokus utama pemerintah.”Ini adalah pekerjaan rumah yang harus kita ‘keroyok’ bersama. Kita menggandeng REI dan asosiasi perumahan lainnya untuk mempercepat penyelesaiannya,” ujar Luthfi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (11/2/2026).
Luthfi menekankan bahwa pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu pilar utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan baru, pemerintah berupaya memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian tetap.
Langkah ini juga sejalan dengan ambisi nasional program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan agar para pengembang tetap tertib aturan dan rutin berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait kewenangan tata ruang.”Setiap pengembangan wajib selaras dengan peta tata ruang daerah. Saya ingatkan kembali, jangan sekali-kali mengubah status LSD jika tidak dalam kondisi yang benar-benar darurat atau kontinjensi,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua DPD REI Jawa Tengah, Hermawan Mardiyanto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh visi Pemprov Jateng. Koordinasi intensif dilakukan setiap tiga bulan sekali guna mengevaluasi efektivitas program di lapangan.
”Dukungan pemerintah melalui kementerian terkait serta penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan angin segar bagi kami untuk memenuhi dahaga masyarakat akan hunian,” ungkap Hermawan.
Melalui kolaborasi strategis ini, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat akan papan dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan stabilitas pangan di masa depan.( Joko Longkeyang).
