Emsatunews.co.id, SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pilar ekonomi kerakyatan melalui akselerasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 5.503 gedung koperasi sedang dan telah dibangun untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, mengungkapkan bahwa dari total 8.523 koperasi yang sah secara hukum, sebanyak 5.887 unit telah menentukan titik lokasi pembangunan. Dari progres tersebut, 1.456 unit bangunan sudah berdiri kokoh dan selesai 100 persen.
”Prestasi ini mengantarkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah pembangunan koperasi terbanyak kedua di tingkat nasional,” papar Eddy dalam keterangannya.
Penyokong Program Strategis Nasional
Lebih dari sekadar bangunan fisik, KDKMP kini mulai mengambil peran vital dalam menyukseskan program pemerintah. Puluhan koperasi telah dipercaya menjadi penyokong bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, sinergi dengan Perum Bulog melalui Gerakan Pangan Murah telah mencatatkan angka transaksi yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp9,5 miliar. Peran ini terbukti ampuh dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran.
Potensi dan Sinergi Lintas Sektor
Dukungan penuh juga datang dari tingkat pusat. Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menyebutkan bahwa akar budaya koperasi di Jawa Tengah merupakan modal utama yang luar biasa.
”Kebijakan ini adalah prioritas Presiden. Mengingat besarnya jumlah desa di Jateng, kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, hingga BUMD menjadi kunci percepatan,” ujar Erwin saat beraudiensi di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan arahan agar pengembangan KDKMP tidak dilakukan dengan sistem “pukul rata”. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas agar koperasi bisa berumur panjang dan relevan dengan kebutuhan warga setempat.
”Model pengembangan harus adaptif dan menghargai kearifan lokal. Tidak boleh ada paksaan satu desa harus satu koperasi jika kondisinya tidak memungkinkan,” tegas Luthfi.
Dengan penguatan kelembagaan yang terstruktur, KDKMP diproyeksikan tidak hanya menjadi badan usaha formal, melainkan benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi yang mampu menyejahterakan masyarakat perdesaan di seluruh pelosok Jawa Tengah.**( Joko Longkeyang).
