Emsatunews.co.id, Magelang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan pentingnya harmoni antara legislatif dan eksekutif dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni 15–19 April 2026. Sebanyak 500 pimpinan DPRD dari berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, hadir untuk memperdalam kapasitas kepemimpinan mereka.
Membangun dalam Satu Barisan
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menggarisbawahi bahwa kemajuan sebuah daerah mustahil dicapai jika dikerjakan secara terpisah. Menurutnya, diperlukan integrasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga ke tingkat desa.”Pembangunan tidak boleh bersifat parsial. Kita harus bergerak dalam satu tim besar yang melibatkan Bupati, Wali Kota, DPRD, bahkan hingga wakil rakyat di tingkat pusat,” ujar Luthfi.
Ia menganalogikan kolaborasi tersebut seperti sebuah mesin yang harus sinkron. DPRD, lanjutnya, bukan sekadar pengawas, melainkan mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menghadapi Tantangan Geopolitik Global
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, yang membuka secara resmi acara tersebut, menambahkan bahwa pemimpin daerah saat ini dituntut peka terhadap dinamika global. Menurut Ace, perubahan geopolitik dunia secara tidak langsung memengaruhi stabilitas dan ekonomi di daerah.”Pimpinan DPRD harus mampu menyeimbangkan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional. Kebijakan anggaran dan legislasi yang dihasilkan wajib selaras dengan visi besar pembangunan nasional,” tutur Ace.
Senada dengan hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan tiga aspek krusial bagi pimpinan dewan: Pemahaman mendalam terkait dinamika geopolitik. Fokus tajam pada program-program prioritas. Manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan.
Melalui forum KPPD ini, para pimpinan DPRD diharapkan membawa pulang perspektif baru untuk memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan, guna memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan bangsa.**( Joko Longkeyang).
