Emsatunews.co.id, Pemalang – Penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi perhatian serius. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat realisasi APBD 2026, terutama pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kemaslahatan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Luthfi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) di Kantor Gubernur, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh atas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang triwulan pertama tahun ini.
Sorotan Penurunan Kemantapan Jalan
Salah satu poin krusial dalam evaluasi tersebut adalah sektor infrastruktur. Luthfi menyoroti penurunan tingkat kemantapan jalan di Jawa Tengah yang saat ini berada di angka 84 persen, turun dari capaian akhir 2025 yang sempat menyentuh 94,4 persen.
”Kita harus gerak cepat memetakan wilayah mana saja yang membutuhkan perbaikan mendesak. Target kita kembali ke angka 94 persen. Jika anggaran saat ini belum mencukupi, kita buka peluang penambahan di APBD Perubahan,” tegas Luthfi di hadapan para kepala OPD.
Transparansi dan Kinerja Keuangan
Selain infrastruktur, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara OPD, BUMD, dan BLUD. Ia meminta fungsi kehumasan dan PPID dioptimalkan agar masyarakat dapat memantau transparansi kinerja pemerintah secara terbuka.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, memaparkan data realisasi keuangan per 31 Maret 2026 sebagai berikut:
Sumarno mencatat bahwa kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan tren positif karena melampaui target awal sebesar 15,75 persen. Namun, ia mengakui adanya keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan cukai dari pemerintah pusat yang baru cair pada April 2026.
Efisiensi di Tengah Dinamika Global
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mewaspadai dinamika geopolitik global yang memengaruhi kebijakan efisiensi. Oleh karena itu, OPD didorong untuk lebih inovatif dalam menarik investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meskipun terdapat deviasi pada realisasi keuangan, Pemprov Jateng memastikan bahwa realisasi fisik program tetap berjalan sesuai timeline. Fokus belanja daerah pada periode ini masih diprioritaskan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan evaluasi ini, Ahmad Luthfi berharap seluruh instansi di bawah kepemimpinannya dapat memacu performa pada triwulan kedua demi dampak nyata pembangunan bagi seluruh warga Jawa Tengah.**( Joko Longkeyang).
