Emsatunews.co.id, Pemalang – Langkah akselerasi pembangunan hunian di Jawa Tengah mendapat apresiasi tinggi dari pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara terang-terangan memuji efektivitas program perumahan di wilayah pimpinan Gubernur Ahmad Luthfi tersebut yang dinilai mengalami lonjakan fantastis pada tahun 2026.
Data menunjukkan kenaikan yang signifikan. Jika tahun lalu kuota rumah subsidi hanya menyentuh angka 7.532 unit, kini targetnya melesat tajam menjadi minimal 30.000 unit.”Kenaikannya menembus angka 23 ribu unit. Ini adalah lompatan luar biasa yang membuktikan bahwa visi tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Maruarar saat meninjau langsung progres di Kabupaten Brebes, Minggu (10/05/2026).
Jateng Jadi Kiblat Pembiayaan Perumahan Nasional
Tidak hanya soal fisik bangunan, Maruarar juga menyoroti sektor pembiayaan. Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan serapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau KUR perumahan tertinggi di Indonesia. Peran Bank Jateng pun mendapat rapor hijau sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan penyaluran pembiayaan hunian terbesar secara nasional.”Saya dengar serapan KUR Perumahan di sini paling tinggi se-Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya, Pak Gubernur,” ujar Maruarar sembari memberikan apresiasi langsung kepada Ahmad Luthfi.
Rekor Bedah Rumah di Brebes: Naik 30 Kali Lipat
Kejutan lain datang dari program perbaikan kualitas hunian. Maruarar membeberkan fakta bahwa program bedah rumah di Kabupaten Brebes mengalami kenaikan volume yang sangat kontras.”Bayangkan, tahun 2025 bedah rumah di Brebes hanya 20 unit. Tahun 2026 ini jumlahnya menjadi 600 unit. Itu artinya naik 30 kali lipat dalam setahun,” ungkapnya disambut tepuk tangan hadirin.
Sinergi Lawan Kemiskinan Melalui Hunian Layak
Menanggapi dukungan pusat, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa penyediaan rumah layak huni (RLH) adalah senjata utama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Baginya, hunian yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.”Urusan perumahan adalah pelayanan dasar. Kita tidak bisa kerja sendiri, harus kolaborasi lintas sektor antara pusat, daerah, hingga desa. Semuanya harus bergerak bareng-bareng,” jelas Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan bedah rumah di 35 kabupaten/kota, guna memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki akses terhadap tempat tinggal yang bermartabat.**( Joko Longkeyang).
