PEMALANG, Emsatunews.co.id — Pemerintah Kecamatan Randudongkal bergerak cepat memastikan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 berjalan tanpa celah. Langkah ini diawali dengan pengawasan melekat pada Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi sekaligus Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Pilkades di Balai Desa Penusupan, Senin (13/7/2026).
Dipimpin langsung oleh Camat Randudongkal, Agus Mulyadi, S.I.P., M.M., pemantauan ketat ini dilakukan demi menjamin tegaknya asas netralitas. Tidak berjalan sendiri, jajaran TNI-Polri dari Koramil dan Polsek Randudongkal juga hadir di lokasi untuk memastikan kondusivitas wilayah sejak dini.
Camat Randudongkal, Agus Mulyadi, menegaskan bahwa kehadiran unsur pimpinan kecamatan (Forkopimcam) merupakan garansi agar instrumen pelaksana Pilkades bebas dari intervensi luar. Menurutnya, deteksi dini sangat krusial untuk mencegah kekeliruan administrasi yang kerap menjadi pemantik konflik horizontal.”Kami hadir bersama unsur TNI dan Polri untuk mengawal, mendampingi, sekaligus memastikan pembentukan panitia serta tim pengawas di Desa Penusupan ini benar-benar berjalan di atas rel aturan formal. Integritas dan netralitas wajib dijunjung tinggi sejak detik pertama,” ujar Agus Mulyadi dengan tegas di hadapan peserta musyawarah.
Agus juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan jadwal dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang. Hal tersebut menjadi kunci kelancaran tahapan krusial berikutnya, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga distribusi logistik.
Proses demokrasi di tingkat desa ini dipandu langsung oleh Ketua bersama seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penusupan. Sebagai lembaga representasi masyarakat desa, BPD memastikan penyaringan dan penunjukan panitia dilakukan secara terbuka dan akuntabel, menutup rapat ruang spekulasi atau kepentingan sepihak.
Pada akhir musyawarah, Forkopimcam Randudongkal bersama BPD menitipkan pesan mendalam kepada panitia dan tim pengawas terpilih agar menjaga profesionalitas kerja. Sinergi kokoh antara pemerintah, aparat keamanan, dan lembaga desa ini diharapkan mampu melahirkan pesta demokrasi yang aman, transparan, serta memenuhi prinsip lluber jurdil. *( Joko Longkeyang).
