PEMALANG, Emsatunews.co.id – Nama Putri Ambarwati, politisi Partai NasDem Kabupaten Pemalang, belakangan ramai dibicarakan publik dan dikaitkan dengan sosok berinisial “A” atau yang disebut “Ambar” dalam peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Terkait hal itu, ia memberikan klarifikasi tegas kepada awak media, Minggu (2/8/2026).
Menurut Putri Ambarwati, keterkaitan namanya dalam pemberitaan dan spekulasi yang berkembang sejauh ini hanya karena kesamaan sebutan, tanpa ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang sedang ditangani KPK. Ia pun mempertanyakan mengapa narasi yang beredar langsung menggunakan nama lengkap, padahal hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.
“Seharusnya cukup menggunakan inisial saja. Sampai saat ini KPK belum merilis siapa sosok yang dimaksud maupun perannya dalam kejadian tersebut. Penyebutan nama tanpa dasar pasti berisiko menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar pemilik akun Facebook : Putri Ambarwati.
Putri mengaku tidak merasa terganggu dengan beragam asumsi yang bermunculan di media sosial. Sebagai tokoh publik, ia menyadari harus siap menerima berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Meski begitu, ia mengajak semua pihak untuk bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada kepastian hukum. “Menjadi bagian dari dunia politik berarti siap dengan segala dinamika opini. Namun kita tetap harus bijak. Masyarakat berhak berpendapat, namun jangan sampai menuduh tanpa bukti. Mari kita tunggu hasil resmi dari KPK,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Putri juga menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Menurutnya, ongkos politik yang besar ini menjadi salah satu pemicu terbukanya celah praktik penyimpangan. “Biaya pencalonan yang luar biasa tinggi memang bisa mendorong orang berusaha menutup kekurangan dana dengan cara yang salah. Dua kali peristiwa OTT di Pemalang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perbaikan sistem politik tidak hanya ditanggung oleh pejabat atau calon pemimpin semata, melainkan juga harus dimulai dari kesadaran masyarakat sendiri. Salah satunya adalah berhenti menuntut uang atau fasilitas tertentu dari calon pemimpin saat pemungutan suara berlangsung. “Ubah pola pikir kita. Jangan hanya mengharapkan uang politik. Lihatlah apa yang terjadi di Pemalang sekarang. Perubahan harus dimulai dari kita sendiri,” tandas Putri Ambarwati.
Hingga berita ini diturunkan, Komisi Pemberantasan Korupsi belum merilis identitas lengkap pihak lain yang terlibat maupun rincian kasus yang disidik.( Joko Longkeyang).
