Berita UtamaDaerahNasionalPemalang

Kemiskinan Jateng Anjlok, Ahmad Luthfi Sabet Mandaya Award 2026

Joko Longkeyang
5
×

Kemiskinan Jateng Anjlok, Ahmad Luthfi Sabet Mandaya Award 2026

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, Emsatunews.co.id — Penanganan kemiskinan di Jawa Tengah tidak lagi bertumpu pada sekadar penyaluran bantuan sosial. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sukses menyabet penghargaan Mandaya Award 2026 untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.

​Penghargaan prestisius dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam puncak acara penganugerahan di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

​Ahmad Luthfi menegaskan bahwa capaian ini merupakan bentuk pengakuan nasional atas komitmen daerahnya dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus mendorong kemandirian warga.

​”Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Award, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota,” ujar Luthfi usai acara.

​Berdasarkan data resmi per Maret 2026, angka kemiskinan di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga berada di level 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta jiwa. Angka ini mencatatkan penurunan dibanding periode September 2025 yang berada pada kisaran 9,39 persen.

​Menanggapi tren positif tersebut, Luthfi menyebut keberhasilan ini merupakan buah dari konsep collaborative government. Pihaknya menggandeng berbagai lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, instansi desa, kementerian/lembaga, Baznas, sektor swasta, hingga 177 perguruan tinggi melalui program KKN tematik.

Baca Juga :  Berkah Idul Adha 1444 H, 3.570 Mustahik Terima Daging Kurban dari PCM Gandrungmangu

​”Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita gandeng collaborative government dengan berbagai pihak, termasuk 177 kampus dengan KKN tematik. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan,” ungkap Luthfi.

​Sederet langkah konkret turut diluncurkan, salah satunya program Kecamatan Berdaya yang kini aktif di 145 titik guna memperpendek rentang kendali pelayanan dari tingkat provinsi hingga pelosok desa.

​Secara teknis, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jateng, Syamsudin Isnaini, membeberkan tiga strategi utama yang diterapkan Pemprov Jateng:

​Perlindungan Sosial: Memberikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat sangat miskin dan kelompok rentan.

​Pengurangan Kantong Kemiskinan: Melalui gerakan “Satu OPD Satu Desa Dampingan” yang konsisten berjalan lebih dari lima tahun.

​Pemberdayaan Ekonomi: Mengintegrasikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, penyaluran dana CSR, serta dukungan Baznas untuk warga produktif dan generasi muda.

​”Istilah Jawanya adalah keroyokan. Jadi ada pelatihan, ada pemberian modal, baik dari pemerintah, CSR, termasuk dari Baznas. Sasarannya juga masyarakat yang produktif, termasuk pemuda yang butuh pembekalan atau untuk menggandengkan dengan perusahaan atau usaha lain agar berdaya,” terang Syamsudin.

Baca Juga :  Jawa Tengah Bangkit, Tim Transisi Luthfi-Yasin Libatkan NU dan Muhammadiyah Dalam Perumusan Kebijakan

​Prestasi ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah daerah di bawahnya. Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo berhasil menyabet penghargaan Kategori Pemkab Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan. Sementara itu, Kabupaten Pekalongan diganjar penghargaan kategori Pemkab Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.

​Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi pendekatan yang ditunjukkan Jawa Tengah. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, penanganan kemiskinan nasional memang perlu bergeser dari sekadar ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi.

​”Di balik turunnya angka kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini ada peran orang-orang, akademisi, serta komitmen pemerintah daerah dan swasta untuk terjun bersama. Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri,” tegas Cak Imin.

​Langkah konsisten ini menjadi cermin bahwa tolok ukur pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah bukan sebatas data statistik semata, melainkan terciptanya akses nyata bagi masyarakat untuk hidup berdaya, mandiri, dan sejahtera. ( Joko Longkeyang).