EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG – Budi Harmanto anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari F – PDI Perjuangan memberikan tanggapan terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang pada Selasa ( 14/03/2023 ).
Diwawancaari setelah Musrenbang, Budi Harmanto menyatakan bahwa,” RKPD Tahun 2024 akan lebih fokus pada pembangunan sektor ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pemalang,” ungkap
Budi Harmanto yang duduk di Komisi D ( Bidang Kesejahteraan Rakyat ).
Lebih lanjut Budi Harmanto mengatakan secara makro, musrenbang hari ini ada beberapa indikator yang harus kita tangani yang mana indikator tersebut adalah salah satu indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan tahu lalu harusnya tahun ini bisa meningkat oleh karena kita membutuhkan percepatan pasca pandemi. Indikator ekonomi itu salah satu cerminan kita dalam pencapaian pembangunan di Kabupaten Pemalang, ” Jadi kalau indikator kita sudah mencong ya kita tidak bisa berpatokan lagi padahal kita butuh percepatan apalagi di tengah kondisi politik seperti ini kita harus benar- benar mengejar ketertinggalan salah satunya adalah pencapaian IPM ( Indeks Prestasi Manusia ) yang harus kita dorong karena ini merupakan kunci utama pembangunan Kabupaten Pemalang ,” imbuhnya.
Terkait dengan capaian kerja, Budi Harmanto mengatakan, tadi pak Plt. Bupati Pemalang Mansur Hidayat menyampaikan capaian kinerja sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya soal anggaran, oleh karenanya para OPD harus bekerja dengan sungguh – sungguh sesuai dengan tupoksinya masing – masing bukan karena asal bapak senang ( abs ) tapi harus berdasarkan amanah , jujur tanpa pamrih untuk Kabupaten Pemalang itu sendiri.
Masih kata Budi Harmanto, sebagai legislator kami mendorong program kerja Bupati dan apa yang beliau perlukan dari kami sebagai legalitas, pengawasan, penganggaran hingga konsep itulah yang akan kita dorong untuk pelaksanaan di tahun 2024 nanti, karena pada tahun 2023 ini kita tahu semua Kabupaten Pemalang sedang terjadi trouble closing sehingga pencapaiannya minim, minimal harus sesuai tahun 2023 karena APBD nya hampir sama, walaupun blanja modalnya lebih tinggi lebih dari 30 persen tapi kalau dibantu dengan sinergitas dengan legislatif akan bisa terpenuhi.
Disinggung mengenai terjadi beberapa pejabat di Kabupaten Pemalang yang tersandung masalah hukum, Budi Hermanto mengatakan ,” Nah kalau yang ini terkait dengan permasalah hukum yang melilit terhadap beberapa pejabat publik di Kabupaten Pemalang terus terang kepercayaan masyarakat menurun dan ke depan agar kepercayaan menjadi baik harus kita pupuk kinerja pemkab. Pemalang sesuai dengan RPJMD yang sudah kita sahkan jangan menyimpang dari hal tersebut karena nilainya akan kuning.
Legislator dari PDI Perjuangan ini juga berharap agar eksekutif selalu menjaga sinergitas ,” Harapan kami yang harus kita jaga adalah sinergitas kita bersama antara eksekutif dan legislatif, jangan ada dusta di antara kita, apa yang menjadi program eksekutif juga menjadi program legislatif begitu juga sebaliknya karena stabilitas politik itu adalah nomer satu ,” pungkas Budi Harmanto.( Joko Longkeyang )
