Scroll ke Atas
Berita UtamaPemalang

Abdul Hakam Naja Bacaleg PAN, Komitmen Perjuangkan Kemajuan Kabupaten Pemalang

337
×

Abdul Hakam Naja Bacaleg PAN, Komitmen Perjuangkan Kemajuan Kabupaten Pemalang

Sebarkan artikel ini

EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG  – Drs. H Abdul Hakam Naja, M.Si, Bacaleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), memberikan keterangan terkini terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Dapil Jawa Tengah X, khususnya di Kabupaten Pemalang.

Hakam Naja menegaskan pemasangan baliho, spanduk, dan banner akan tetap dipasang setelah langkah-langkah persiapannya terpenuhi hal tersebut disampaikan seusai melakukan pertemuan dengan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia ( KB – PII ) Kabupaten Pemalang pada Jum’at 6 Oktober 2023.

Bacaleg nomor urut 1 dari PAN ini juga berbagi pengalaman sebagai peserta Pemilu sejak tahun 1999, dengan pencapaian sebagai anggota DPR pada Pemilu 2009 dan 2014. Untuk Pemilu 2024, Hakam Naja berkomitmen mempertahankan pemilih lama dan menarik pemilih baru, terutama dari kalangan milenial dan generasi Z, yang konon sudah mencapai lebih dari 50 persen dari jumlah calon pemilihnya.

Baca Juga :  Relawan Bolone Mas Gibran Pemalang Gelar Do’a Bersama untuk Menguatkan Dukungan

Pentingnya kesadaran masyarakat, khususnya pemilih muda, menjadi sorotan Hakam Naja. Ia menekankan bahwa pemilihan bukan hanya tentang partai, melainkan tentang individu yang akan mewakili konstituennya di DPR.

Baca Juga :  Himbauan Prokes Tetap di lakukan Babinsa Kemlayan Karena pademi belum di nyatakan selesai

Hakam Naja juga menyoroti perannya sebagai wakil rakyat yang berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapilnya. Sebagai contoh, ia mengingatkan perjuangannya terkait pemulihan pasar yang terbakar di Kota Pekalongan, dengan berhasil mengamankan dana 100 miliar dari anggaran, termasuk kontribusi dari provinsi dan pemerintah daerah.

Mengenai isu-isu di Dapilnya, Hakam Naja berjanji untuk terus berjuang dalam menyelesaikan masalah seperti irigasi, pertanian, dan berbagai isu lainnya yang memerlukan alokasi anggaran dari Pusat.