Scroll ke Atas
DaerahPemalang

Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Sejumlah Fraksi Menanyakan Penurunan Anggaran

72
×

Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Sejumlah Fraksi Menanyakan Penurunan Anggaran

Sebarkan artikel ini

Emsatunews.co.id, Pemalang – Rapat paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang. Dalam rapat tersebut, beberapa Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mengajukan pertanyaan terkait penurunan anggaran dalam Raperda APBD Kabupaten Pemalang 2024 pada Senin ( 16/10/2023 ).

Fraksi PKB (FPKB) menaruh perhatian pada menurunnya anggaran dalam Raperda APBD 2024. Dalam pandangannya, FPKB meminta penjelasan mengenai penurunan target pendapatan daerah sebesar 139 miliar pada tahun 2024. FPKB membandingkan pendapatan dalam APBD Perubahan 2023 sebesar 2,632 triliun dengan rencana pendapatan pada tahun 2024 sebesar 2,493 triliun.

Hal yang sama juga terjadi pada belanja daerah, dengan APBD 2023 yang direncanakan sebesar 2,740 triliun dan APBD 2024 yang direncanakan sebesar 2,546 triliun atau mengalami penurunan sebesar 194 miliar. Selain itu, penurunan juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target pada tahun 2023 sebesar 337,9 miliar dan pada tahun 2024 sebesar 351,5 miliar atau turun sebesar 26,4 miliar. FPKB menilai bahwa rancangan APBD 2024 dari Pemerintah Kabupaten Pemalang terlalu pesimis dan hati-hati.

Baca Juga :  Disosialisasikan kepada Kepala Desa, PTPN1 Regional I Buka Kesempatan Bagi Warga Miliki Lahan Eks HGU

Dalam hal tersebut, Fraksi Golkar juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penurunan anggaran dalam APBD 2024. Menurut Fraksi Golkar, penurunan anggaran menunjukkan kemunduran dalam progress pembangunan pada tahun 2024. Fraksi Golkar juga meminta penjelasan dari eksekutif mengenai pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran APBD 2024.

Selain masalah anggaran, beberapa fraksi juga menanyakan tentang pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM). Fraksi PPP menanyakan bagaimana pemerintah daerah akan menyelesaikan masalah birokrasi dengan berpedoman pada manajemen ASN. Di sisi lain, Fraksi PDIP mempertanyakan pengisian kekosongan pimpinan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan potensi terjadinya praktek jual beli jabatan. Fraksi PDIP menegaskan pentingnya mengakhiri praktik-praktik tersebut dan memfokuskan pemerintah daerah pada perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fraksi PDIP juga ingin mengetahui rencana penataan ASN dan SDM serta langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2024.

Baca Juga :  PlT. Bupati Pemalang Serahkan SK Pensiun Kepada 53 PNS

Fraksi PDIP juga menanyakan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan hajatan politik, seperti Pemilu dan Pilkada 2024, serta langkah-langkah pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam menciptakan Pemilu yang damai. Sementara itu, Fraksi PKS berharap APBD dapat digunakan sepenuhnya untuk membiayai program pelayanan rakyat melalui penyediaan infrastruktur ekonomi dan sosial. Fraksi PKS juga meminta penjelasan mengenai upaya pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan harga pangan serta upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, dijadwalkan akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari sejumlah fraksi tersebut dalam rapat paripurna jawaban eksekutif. Rapat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Rabu, 18 Oktober 2023.**( Joko Longkeyang )