Scroll ke Atas
Berita UtamaNasional

Universitas Paramadina dan Bawaslu Bersinergi untuk Membahas Pemilu yang Sehat dan Damai

227
×

Universitas Paramadina dan Bawaslu Bersinergi untuk Membahas Pemilu yang Sehat dan Damai

Sebarkan artikel ini

EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA – Universitas Paramadina bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Bawaslu Ngampus: Kampanye yang Sehat dan Damai.” Diskusi yang dimoderatori Asriana Issa Sofia ini diselenggarakan di Auditorium Nurcholish Madjid, Selasa (28/11/2023).

Acara ini diadakan sebagai bentuk kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pengawas pemilu guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tahapan kampanye dan peran penting BAWASLU.

Sakhroji, Koordinator divisi hukum BAWASLU provinsi DKI Jakarta, menyampaikan bahwa BAWASLU baru-baru ini meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu, dengan DKI Jakarta yang mencatatkan angka kerawanan tertinggi.

Baca Juga :  Universitas Paramadina Gelar Pelatihan Literasi Digital untuk UMKM

“Pengawasan tahapan kampanye menjadi pedoman bagi dalam menjalankan proses kampanye. Pentingnya pendaftaran akun-akun kampanye ke KPU untuk menjaga transparansi. Bawaslu ini memainkan peran ganda sebagai pengawas dan yang diawasi,” ujarnya.

Fatchiah E. Kertamuda, Wakil Rektor Universitas Paramadina, menyampaikan pandangan mengenai pemilu sebagai ajang kompetisi yang harus selalu terpantau dan terawasi pelaksanaanya harus fair dan sehat, elegan.

“Jangan anggap enteng tugas BAWASLU berat karena yang dipantau adalah tokoh-tokoh kuat. Jadi harus kuat, jangan mudah terprovokasi berbagai pihak, utama nya yang masih punya power saat ini. Netralitas, keadilan, mendengarkan, dan integritas menjadi kunci dalam memajukan demokrasi Indonesia,” terang Fatchiah.

Baca Juga :  Jelang Coblosan, KPPS Desa Pasir Dilantik

Dalam paparan Ray Rangkuti, pegiat pemilu menyatakan bahwa demokrasi ini bukanlah ciptaan reformasi, demokrasi yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari keinginan pendiri bangsa sejak awal. “ Bangsa kita didirikan karena urusan pembangunan, tidak ada yang bisa membantah hal tersebut. Karena Indonesia didirikan berdasar pada tujuan pembangunan dan harus berlaku adil. Adil dalam hal ini difasilitasi dalam demokrasi.” katanya.