Scroll ke Atas
Berita UtamaEkbis

Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar

1256
×

Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar

Sebarkan artikel ini

Ratio utang terhadap PDB yang mencapai sekira 40% jelas akan membawa persoalan sendiri bagi presiden terpilih Prabowo. Hal itu akan menyebabkan efektivitas jalannya pemerintahan ke depan menjadi sangat riskan.

Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina melihat kondisi geopolitik global yang tidak berkesudahan, konflik timur tengah memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi stagnan, memberikan efek hambatan yang kuat terhadap ekonomi global. “Ternyata kita punya sensitivitas yang kuat terhadap harga komoditas, yang mana penerimaan pajak mengalami perlambatan dengan capaian 44,5% terhadap APBN, penurunan pajak terutama disebabkan PPh Badan akibat moderasi harga komoditas dan posisi utang pemerintah meningkat mencapai angka RP 8.338,43 triliun pada April 2024” jelasnya.

Baca Juga :  Imam Subiyanto, Dari Pengacara dan Artis TikToker Menuju Kursi Wakil Bupati Pemalang

Berdasarkan data yang dipaparkan Handi, terjadi peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2019 sebesar 25,14 juta menjadi 25,9 jura pada tahun 2023, kemudian tingkat pengangguran juga meningkat dari 6,82 juta tahun 2019 menjadi 7,2 juta tahun 2024.

Baca Juga :  Pasang Perangkap Lalat Mangga, Mansur Hidayat Inginkan Kabupaten Pemalang Menjadi Kawasan Industri Ketahanan Pangan

Ada kompromi politik koalisi besar Revisi Undang-Undang Kementerian Negara mengubah jumlah keseluruhan 34 kementerian menjadi disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Di mana partai pendukung Pemerintah diperkirakan sekitar 12-13 partai politik, gabungan antara partai parlemen dan non-parlemen.