“Di Indonesia, demokrasi cenderung terkonsentrasi pada eksekutif. Dengan delapan pimpinan partai politik yang menjadi anggota kabinet, sidang kabinet hampir menyerupai pleno DPR, ” tambahnya.
Kevin Evans, Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Centre, menyoroti kemunduran mekanisme pemberantasan korupsi setelah perubahan UU KPK pada 2019 yang berdampak juga pada kepercayaan internasional dan stabilitas sosial-politik.
Ia menekankan pentingnya strategi pencegahan korupsi yang lebih sistematis.
“Negara tidak boleh putus asa. Koruptor selalu berharap masyarakat menyerah, tetapi kita harus terus berjuang” tegasnya.
Saut Situmorang menggambarkan situasi sosial saat ini sebagai kondisi “kandang ayam yang jorok dan bau,” yang menormalisasi perilaku koruptif di masyarakat.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang turun dari 40 menjadi 34 menunjukkan kemunduran signifikan.
“Sistem pemberantasan korupsi di Indonesia hendaknya memanfaatkan teknologi digital dan big data, sehingga transparansi dan pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh,” ujar Saut.
Sukidi menyoroti persoalan moralitas bangsa yang kini tengah menghadapi krisis besar.
“Bangsa ini telah menjadi nation without soul, tanpa karakter yang kuat. Batas-batas moral antara baik dan buruk, benar dan salah, telah runtuh, ” ungkapnya.
