Emsatunews.co.id, Pemalang – Suasana Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang seharusnya menjadi ajang diskusi pembangunan, justru berubah menjadi perdebatan panas. Perseteruan terjadi antara Kepala Desa Loning, Wahyudin, dan salah satu anggota DPRD Pemalang dari Partai Golkar, Hj. Zahindun Al Halim. Pernyataan Zahindun yang menyinggung kinerja kepala desa dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) menuai reaksi keras dari Wahyudin dan beberapa kepala desa lainnya.
Persoalan ini semakin memanas setelah beberapa media online memberitakan bahwa Wahyudin dianggap tidak memiliki etika dan merusak suasana Musrenbangkec yang digelar di Pendopo Kecamatan Petarukan pada Senin (20/1/2025). Tuduhan ini langsung dibantah oleh Wahyudin yang menganggap bahwa justru Zahindun lah yang telah memojokkan para kepala desa dalam forum tersebut.
Ketegangan terjadi ketika Zahindun membahas data penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dalam pemaparannya, Zahindun menyebut bahwa banyak warga yang datang ke rumahnya mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan, seolah-olah pendataan dilakukan secara tidak adil oleh pemerintah desa. Pernyataan ini membuat Wahyudin tidak tinggal diam.
“Jelas! Pada intinya Zahindun memojokkan desa mengenai data-data penerima bansos, seolah-olah pemerintah desa tidak mau mengurusi warganya dalam verval (verifikasi dan validasi) data penerima bantuan. Padahal, proses pendataan ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial,” tegas Wahyudin dalam wawancara via WhatsApp, Rabu (15/2/2025).
Lebih lanjut, Wahyudin mengungkapkan bahwa saat Zahindun terus berbicara tanpa memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menanggapi, ia mencoba mengangkat tangan sebagai tanda interupsi. Namun, hal itu tidak dihiraukan.
“Saat saya angkat tangan untuk interupsi, dia tetap bicara terus. Akhirnya saya berdiri dan mengatakan, ‘Anda jangan memojokkan kami para kades! Sudah berapa lama Anda mengurusi Pemalang?’” ujar Wahyudin.
Situasi Memanas, Zahindun Pergi Sebelum Acara Selesai.
Debat semakin memanas ketika Zahindun menyebut bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta sebelum kembali ke Pemalang. Namun, pernyataan ini justru semakin memicu reaksi dari Wahyudin.”Sebagai wakil rakyat, seharusnya jangan seenaknya menuduh kami para kepala desa seakan tidak becus bekerja. Eh, malah sekarang di media dia bilang saya arogan dan tidak beretika,” ungkap Wahyudin kecewa.
Situasi semakin panas ketika sesi tanya jawab dibuka. Kepala Desa Pegundan juga menyatakan keberatan atas pernyataan Zahindun dan meminta klarifikasi langsung dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang yang turut hadir dalam acara tersebut. Namun, sebelum sesi diskusi berlanjut, acara sempat terhenti untuk adzan Dhuhur.
Sayangnya, ketika sesi berikutnya dimulai, Zahindun justru meninggalkan acara sebelum diskusi berakhir.”Kami para kades masih menunggu sesi lanjutan untuk menanyakan lebih lanjut soal pernyataan Zahindun. Tapi dia malah pergi begitu saja. Artinya, justru dia yang tidak beretika dan terkesan sombong,” tutup Wahyudin.
Persoalan Bansos dan Verval Data Jadi SorotanPerseteruan ini menyoroti persoalan klasik dalam pendataan bansos. Proses verval data penerima manfaat sering menjadi polemik, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara data yang diajukan pemerintah desa dengan data yang diterima dari pusat.
Para kepala desa berharap agar ada komunikasi yang lebih baik antara legislatif dan eksekutif, termasuk dengan Dinas Sosial, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyaluran bansos. Perdebatan ini pun menjadi cerminan betapa pentingnya transparansi dan sinergi dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
Bagaimana kelanjutan dari polemik ini? Akankah ada klarifikasi resmi dari kedua belah pihak? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.( Joko Longkeyang )
