Emsatunews.co.id, Jakarta, 3 Maret 2025 – Komisi VI DPR-RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog di Ruang Rapat Komisi VI DPR-RI, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta Selatan.
Pembahasan utama dalam forum tersebut adalah stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2025. Selain itu, masalah perizinan nelayan juga menjadi sorotan.
Anggota Komisi VI DPR-RI, Rizal Bawazier, menyampaikan keluhan yang ia terima dari para nelayan di Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah, yang mencakup Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Para nelayan mengeluhkan mahalnya biaya perizinan di Kementerian Perdagangan, bahkan ada dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan nominal mencapai Rp40 juta.
“Sesuai yang terjadi di lapangan terutama di Dapil saya yaitu Dapil X Jawa Tengah, saya menerima keluhan dari nelayan terkait mahalnya biaya perizinan di Kemendag. Bahkan, mereka mengaku ada ‘uang siluman’ hingga Rp40 juta untuk mendapatkan perizinan ini,” ungkap Rizal Bawazier dalam rapat tersebut.
Ia meminta Menteri Perdagangan untuk segera menanggapi dan menindaklanjuti keluhan ini demi membantu nelayan mendapatkan perizinan dengan biaya yang wajar dan transparan.
“Saya mohon kepada Menteri Perdagangan untuk segera menindaklanjuti keluhan ini agar nelayan di Dapil saya tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan,” tegas Rizal Bawazier.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret guna memastikan proses perizinan lebih mudah, transparan, dan tidak membebani nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan mereka untuk bertahan hidup.( Joko Longkeyang ).
